Jakarta (ANTARA) - Ketua Umum DPP Arus Bawah Prabowo (ABP) Michael F. Umbas menilai pidato Kenegaraan Presiden Prabowo Subianto dalam Sidang Tahunan MPR RI, pada Jumat (14/8) yang menjalankan 121 kebijakan transformatif menunjukkan bahwa negara hadir, berani mengambil keputusan, dan bekerja menyelesaikan persoalan rakyat.
Menurut dia, pidato Presiden bukan sekadar paparan capaian pemerintahan, tetapi menunjukkan arah transformasi Indonesia yang mulai diterjemahkan ke dalam kebijakan konkret.
"Pidato Presiden Prabowo tersebut memperlihatkan bahwa pemerintah tidak ingin berhenti pada retorika. Ada keberanian mengambil keputusan, menyelesaikan persoalan yang selama bertahun-tahun dianggap sulit, dan yang paling penting, keberpihakan kepada rakyat," ujarnya dalam keterangannya di Jakarta, Sabtu.
Menurut Umbas, tantangan berikutnya adalah memastikan seluruh kebijakan transformatif tersebut benar-benar sampai kepada masyarakat dan menghasilkan perubahan nyata dalam kehidupan sehari-hari.
Dalam pidatonya di Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen, Jakarta, Presiden Prabowo menyampaikan bahwa selama 21 bulan atau 663 hari pemerintahan, pemerintah telah memutuskan dan menjalankan 121 kebijakan transformatif untuk menyelesaikan berbagai persoalan negara, termasuk persoalan yang telah berlangsung selama puluhan tahun.
“Dalam 21 bulan, tepatnya 663 hari sampai hari ini, Pemerintah yang saya pimpin telah memutuskan dan menjalankan 121 kebijakan-kebijakan transformatif untuk menyelesaikan masalah-masalah negara,” kata Prabowo.
Bagi ABP, pesan tersebut penting karena pemerintahan Prabowo kini memasuki fase ketika berbagai kebijakan besar harus semakin terasa dampaknya di tingkat akar rumput.
"Ukuran keberhasilan bukan hanya berapa banyak kebijakan yang dibuat, tetapi seberapa besar manfaatnya dirasakan rakyat. Dan dampak positif itu mulai dirasakan. Maka, kami akan terus mendukung sekaligus mengawal agar transformasi ini benar-benar sampai ke bawah," kata Umbas.
ABP juga menyoroti perhatian Presiden Prabowo terhadap pembangunan sumber daya manusia melalui Makan Bergizi Gratis (MBG), perbaikan sekolah, penguatan ketahanan pangan, serta berbagai program yang menyentuh langsung kebutuhan dasar masyarakat.
Menurut Umbas, pendekatan tersebut memperlihatkan bahwa pembangunan tidak semata-mata diukur dari angka pertumbuhan ekonomi, tetapi dari kualitas kehidupan rakyat.
"Anak-anak yang sehat, mendapatkan makanan bergizi dan pendidikan yang layak adalah investasi terbesar bangsa. Transformasi tidak boleh hanya terlihat dalam statistik. Transformasi harus hadir di meja makan rakyat, di sekolah, di layanan kesehatan, dan dalam terbukanya kesempatan kerja," katanya.
Karena itu, lanjut dia, keberpihakan kepada rakyat kecil harus terus menjadi benang merah kebijakan pemerintah, baik di bidang pangan, pendidikan, kesehatan, perlindungan sosial maupun penciptaan lapangan kerja.
Umbas juga menilai keberanian pemerintah melakukan pembenahan BUMN sebagai bagian penting dari agenda transformasi ekonomi nasional.
Menurut dia, restrukturisasi tersebut harus diarahkan untuk menciptakan BUMN yang lebih sehat, efisien, profesional dan memberikan kontribusi lebih besar kepada negara.
“BUMN harus benar-benar menjadi kekuatan ekonomi nasional. Struktur yang terlalu gemuk jangan sampai justru membebani dan membuat negara tidak efisien. Keberanian melakukan restrukturisasi patut didukung sepanjang arahnya jelas: memperkuat tata kelola, meningkatkan daya saing dan memperbesar manfaat BUMN bagi negara dan rakyat,” ujarnya.
Tak hanya itu, pidato Kenegaraan Presiden Prabowo juga harus menjadi refleksi bagi seluruh elemen pendukung pemerintah.
Menurut dia, relawan tidak boleh hanya hadir memberikan dukungan politik atau sekadar bertepuk tangan terhadap capaian pemerintah. Setelah kontestasi politik selesai, ada tanggung jawab moral untuk ikut menjaga agar agenda pemerintahan tetap berada pada jalur kepentingan rakyat.
"Relawan jangan hanya hadir ketika pemilu dan jangan hanya bertepuk tangan ketika pemerintah berhasil. Tugas moral kita adalah ikut mengawal, memastikan program berjalan, sekaligus menjaga agar manfaatnya benar-benar sampai kepada rakyat, terutama mereka yang paling membutuhkan," kata Umbas.
Baca juga: IPR beri nilai 99,9 untuk pidato kenegaraan Prabowo
Baca juga: Puan: DPR dan rakyat bukan dua pihak yang berhadapan
Baca juga: Kementerian P2MI targetkan penempatan PMI lebih berkualitas pada 2027
Pewarta: Syaiful Hakim
Editor: Alviansyah Pasaribu
Copyright © ANTARA 2026
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.