ADKASI sarankan payroll ASN daerah tetap melalui BPD
Rabu, 23 September 2026 07:03 WIB
Ketua Asosiasi Dewan Kabupaten Seluruh Indonesia (ADKASI) Siswanto. ANTARA/Gunawan.
Blora (ANTARA) - Ketua Asosiasi Dewan Kabupaten Seluruh Indonesia (ADKASI) Siswanto meminta wacana pemindahan pembayaran gaji Aparatur Sipil Negara (ASN) dari Bank Pembangunan Daerah (BPD) ke bank himpunan bank milik negara (Himbara) dikaji secara matang dengan melibatkan pemerintah daerah.
"Kami menilai pembayaran gaji ASN pemerintah daerah sebaiknya tetap dilakukan melalui bank pemerintah daerah, misalnya Bank Jateng, Bank Jatim, Bank Jabar dan bank-bank daerah lainnya. Karena payroll ASN menjadi salah satu sumber dana yang menopang aktivitas perbankan daerah," kata di Blora, Selasa.
Berbeda dengan ASN di kementerian, lembaga negara, BUMN, dan lembaga lainnya, menurut dia, bisa melalui bank Himbara yang jangkauannya lebih luas di tingkat pusat.
Apabila payroll ASN daerah dialihkan ke bank Himbara, menurut dia, kebijakan tersebut berpotensi mengurangi sirkulasi keuangan di BPD.
Selama ini, kata dia, dana yang dikelola BPD tidak hanya digunakan untuk layanan perbankan, tetapi juga mendukung penyaluran kredit produktif dan Kredit Usaha Rakyat (KUR).
"Kalau kemudian payroll ASN diambil pusat, tentunya berpotensi mengurangi sirkulasi keuangan dari bank-bank daerah itu sendiri," ujar dia.
Siswanto mengatakan BPD yang memiliki kinerja sehat, seperti Bank Jateng, selama ini juga memberikan kontribusi kepada pemerintah daerah melalui pembagian dividen.
"Bank pemerintah daerah, seperti Bank Jateng dan yang levelnya sama, selama ini sehat dan memberikan dividen positif kepada pemerintah daerah, baik provinsi, kabupaten maupun kota. Ini juga berdampak baik terhadap pendapatan asli daerah," ujar dia.
Ia menilai apabila terdapat BPD yang kinerjanya masih kurang baik, langkah yang perlu dilakukan adalah memperbaiki manajemen dan tata kelola perusahaan.
"Kalau ada yang memang kurang bagus, tentunya bisa diperbaiki agar lebih baik, termasuk manajemen perusahaan. Namun secara umum, bank pemerintah daerah seperti Bank Jateng selama ini kontribusinya kepada daerah cukup baik," katanya.
Selain mempertahankan payroll ASN daerah melalui BPD, Siswanto mendorong penguatan kepemilikan pemerintah kabupaten/kota pada bank pembangunan daerah.
"Kalau perlu justru dibuka keran agar pemerintah kabupaten punya kepemilikan saham yang lebih besar di Bank Jateng. Selama ini mayoritas kepemilikan saham adalah pemerintah provinsi, sehingga pemerintah kabupaten kepemilikan sahamnya relatif kecil," ujar Siswanto.
Menurut dia, peningkatan kepemilikan saham tersebut dapat menjadi salah satu upaya memperbesar manfaat yang diterima pemerintah kabupaten melalui dividen.
Siswanto juga meminta pemerintah pusat mengkaji secara mendalam dampak kebijakan pemindahan payroll ASN tersebut sebelum mengambil keputusan.
"Pemerintah daerah harus diajak bicara dan didengarkan. Jangan hanya menjadi pihak yang terkena dampak perubahan kebijakan. Suara pemerintah daerah, baik provinsi, kabupaten maupun kota, harus didengarkan," ujar dia.
Pewarta: Akhmad Nazaruddin
Editor:
Teguh Imam Wibowo
COPYRIGHT © ANTARA 2026
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.