Jakarta, CNBC Indonesia - Pemerintah menilai fondasi perekonomian Indonesia tetap kokoh di tengah ketidakpastian global. Hal itu tercermin dari tiga indikator utama yang dirilis pada Senin (3/8/2026), yakni inflasi yang tetap terkendali, aktivitas manufaktur yang kembali berekspansi, serta perbaikan kinerja neraca perdagangan.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan pemerintah akan terus menjaga keseimbangan antara stabilitas harga dan pertumbuhan ekonomi melalui penguatan ketahanan pangan, ketahanan energi, dan pengendalian inflasi.
"Pemerintah berkomitmen menjaga keseimbangan antara stabilitas harga dan pertumbuhan ekonomi. Ketahanan pangan, ketahanan energi, dan pengendalian inflasi merupakan fondasi utama untuk menjaga daya beli masyarakat, meningkatkan kepercayaan dunia usaha, serta memperkuat daya saing ekonomi nasional," kata Airlangga dalam keterangan resmi, dikutip Selasa (4/8/2026).
Menurutnya, terkendalinya inflasi, kembali ekspansinya sektor manufaktur, serta membaiknya neraca perdagangan menjadi sinyal bahwa ekonomi Indonesia masih berada di jalur pertumbuhan yang berkelanjutan.
Dari sisi harga, inflasi tahunan pada Juli 2026 tercatat sebesar 2,88% (year-on-year/yoy), lebih rendah dibandingkan 3,34% pada Juni dan tetap berada dalam sasaran pemerintah sebesar 2,5±1%. Perlambatan inflasi terutama didorong oleh turunnya harga sejumlah komoditas pangan seperti bawang merah, tomat, telur ayam ras, dan cabai rawit seiring meningkatnya produksi di berbagai daerah.
Sementara itu, inflasi inti tetap terjaga di level 2,76% (yoy), mencerminkan ekspektasi inflasi masyarakat yang masih stabil. Adapun inflasi kelompok harga yang diatur pemerintah (administered prices) tercatat sebesar 3,58% (yoy), dipengaruhi efek basis penyesuaian harga BBM nonsubsidi pada Juni 2026 serta kenaikan tarif angkutan udara.
Pemerintah menilai stabilitas inflasi tidak terlepas dari berbagai program pengendalian harga pangan yang dijalankan bersama Bank Indonesia dan pemerintah daerah melalui Tim Pengendalian Inflasi Pusat (TPIP) dan Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID). Berbagai langkah dilakukan, mulai dari Gerakan Pangan Murah (GPM), Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP), penguatan Cadangan Beras Pemerintah (CBP), hingga optimalisasi distribusi antarwilayah.
Di sektor riil, aktivitas manufaktur juga menunjukkan perbaikan. Indeks PMI Manufaktur Indonesia kembali masuk ke zona ekspansi pada level 50,2 pada Juli 2026, setelah bulan sebelumnya berada di level 46,9.
Pemulihan tersebut ditopang oleh meningkatnya pesanan baru yang mendorong kenaikan output untuk pertama kalinya sejak Februari 2026. Sejalan dengan itu, perusahaan mulai kembali merekrut tenaga kerja setelah lima bulan menahan penambahan pekerja. Backlog pesanan juga meningkat ke level tercepat sejak November 2025, mencerminkan mulai pulihnya permintaan.
Dari sektor eksternal, neraca perdagangan Indonesia juga menunjukkan perbaikan. Sepanjang Januari hingga Juni 2026, surplus kumulatif tercatat sebesar US$3,58 miliar.
Pada Juni 2026, defisit perdagangan bulanan menyempit tajam menjadi US$450 juta, turun 72,02% dibandingkan Mei yang mencapai US$1,61 miliar. Perbaikan tersebut didorong oleh meningkatnya surplus perdagangan nonmigas menjadi US$3,04 miliar serta berkurangnya defisit migas menjadi US$3,49 miliar.
Kinerja perdagangan nonmigas masih ditopang ekspor komoditas unggulan, terutama crude palm oil (CPO) dan turunannya yang tumbuh 7,32% dengan nilai mencapai US$12,27 miliar. Sementara itu, impor masih didominasi bahan baku dan barang modal yang menyumbang lebih dari 91% dari total impor nasional. Pemerintah menilai tingginya impor mesin dan peralatan menjadi sinyal positif karena menunjukkan aktivitas produksi dan investasi yang terus meningkat.
Airlangga menegaskan pemerintah akan terus menjaga momentum pemulihan ekonomi melalui bauran kebijakan yang adaptif dan responsif agar daya beli masyarakat tetap terjaga, sektor industri semakin kompetitif, serta prospek pertumbuhan ekonomi nasional tetap kuat di tengah tantangan global.
(haa/haa)
[Gambas:Video CNBC]