Bagikan:
JAKARTA - Pemprov Banten mengakui belum bisa ikut menanggung biaya perawatan halte Transjabodetabek yang melintasi kabupaten dan kota di provinsinya.
Keterbatasan kemampuan anggaran daerah dan status kepemilikan aset membuat Pemprov Banten belum memiliki ruang anggaran untuk membiayai pemeliharaan halte yang selama ini dikelola Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.
Gubernur Banten Andra Soni mengatakan kondisi fiskal Banten berbeda dengan DKI Jakarta yang memiliki status sebagai Daerah Khusus Jakarta. Perbedaan itu, menurut dia, memengaruhi fleksibilitas pemerintah daerah dalam mengelola anggaran.
"Jakarta ini setunggal, enggak ada kabupaten/kota. Jadi Jakarta ini undang-undang Daerah Khusus Jakarta sehingga fleksibilitasnya lebih tinggi. Berbeda dengan kami yang ada di Banten dan provinsi-provinsi lain, sehingga sementara sampai dengan saat ini kemampuan fiskal kami belum bisa ikut serta," kata Andra saat ditemui di Ciangir, Kabupaten Tangerang, Banten, Jumat, 31 Juli.
Selain persoalan anggaran, Andra menegaskan halte-halte Transjabodetabek di wilayah Banten bukan merupakan aset milik Pemerintah Provinsi Banten. Karena itu, pemerintah provinsi tidak memiliki dasar hukum untuk menggunakan APBD dalam melakukan perawatan.
Meski belum bisa berkontribusi dalam pembiayaan halte, Andra memastikan Pemprov Banten tetap mendukung pengembangan layanan Transjabodetabek yang menghubungkan Jakarta dengan kawasan penyangga.
"Kami selalu berkomitmen untuk ikut membantu men-support rencana-rencana Jakarta, untuk ikut membantu men-support apa yang dibutuhkan oleh Jakarta selama kami bisa melaksanakan itu," tutur Andra.
Sementara itu, Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung memastikan seluruh halte Transjabodetabek yang berada di wilayah Banten memang dikelola oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.
"Memang halte itu kalau di Banten kebetulan sepenuhnya nanti yang mengelola DKI Jakarta," ucap Pramono.
Menurut Pramono, kondisi halte Transjabodetabek di Banten saat ini relatif baik, termasuk halte pada koridor yang melayani rute menuju Bandara Soekarno-Hatta, BSD, dan Alam Sutera.
"Kebanyakan sebenarnya haltenya juga sudah cukup bagus yang ke arah bandara, ke arah BSD dan sebagainya, ke arah Alam Sutera itu haltenya relatif sudah baik," ujarnya.
Sebelumnya, Pramono mengakui beban subsidi layanan Transjabodetabek yang ditanggung Pemerintah Provinsi DKI Jakarta terus meningkat. Salah satu penyebabnya adalah DKI harus menanggung biaya perawatan halte yang berada di luar wilayah administrasinya.
"Memang sekarang ini kenapa subsidinya juga menjadi besar? Hampir semua halte yang bukan di wilayah Jakarta pun kita harus yang merawat. Itulah yang menjadi penyebab kemudian kenapa akan ada penyesuaian," kata Pramono, beberapa waktu lalu.
Kondisi tersebut menjadi salah satu pertimbangan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk melakukan kenaikan tarif pada sejumlah rute Transjabodetabek. Meski demikian, Pramono memastikan skema subsidi untuk layanan Transjabodetabek tetap akan dipertahankan.
Add VOI as a Preferred Source
Follow VOI news updates across Google.
+