Jakarta (ANTARA) - Badan Anggaran atau Banggar DPRD Kalimantan Selatan (Kalsel) koordinasi ke Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia (Kemendagri RI) guru memastikan penguatan APBD Tahun 2027.
"Kita perlu koordinasi dan konsultasi dengan Kemendagri untuk penguatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kalsel 2027," ujar Wakil Ketua DPRD provinsi setempat, HM Alpiya Rakhman ketika dikonfirmasi, di Jakarta, Selasa.
Alpiya, yang juga Wakil Ketua Banggar DPRD Kalsel menerangkan, pertempuran dengan Direktorat Jenderal (Ditjen) Bina Keuangan Daerah Kemendagri, Senin (14/9/2026) membahas penguatan penyusunan APBD 2027 serta penyesuaian regulasi terbaru dari pemerintah pusat.
Selaku pimpinan rapat, Alpiya menegaskan APBD bukan sekadar dokumen angka pendapatan, belanja, dan pembiayaan. tapi harus menjadi instrumen kebijakan publik yang benar-benar memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
“APBD merupakan instrumen kebijakan publik yang menerjemahkan prioritas pembangunan ke dalam program dan kegiatan pemerintah daerah, yang pada akhirnya harus memberikan manfaat dan dampak nyata bagi masyarakat,” ujar Alpiya Rakhman di sela-sela rapat tersebut.
Ia menekankan bahwa kualitas APBD tidak hanya ditentukan oleh besarnya anggaran yang tersedia, tetapi juga oleh bagaimana pendapatan direncanakan, belanja diprioritaskan, pembiayaan dikelola, serta sejauh mana kebijakan tersebut mampu menjawab kebutuhan pembangunan daerah.
“Bagi kami, keberhasilan APBD tidak semestinya cuma dilihat dari seberapa tinggi tingkat penyerapan anggaran. Namun yang jauh lebih penting adalah, apa yang dihasilkan dari anggaran tersebut dan apa manfaatnya bagi masyarakat”, tegasnya.
Ia mengharapkan masukan terhadap APBD Kalsel 2927 yang kini memasuki pembahasan agar nanti sebagaimana dalam hal penyusunannya.
“Kita juga memasuki pembahasan 2027, kita minta masukan sebagaimana nanti penyusunannya di APBD. Karena ada informasi yang berbeda ada perubahan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) yaitu acuan dalam penyusunan APBD,” ungkap Alpiya Rakhman ditemui usai rapat.
Menurut dia, hal tersebut untuk penguatan tahun depan supaya sesuai dengan peraturan yang sudah ditetapkan oleh Permendagri.
Dalam pertemuan yang dihadiri perwakilan Ditjen Bina Keuangan Daerah Vivin Gunawan tersebut, Banggar DPRD Kalsel juga diminta untuk terus menekankan pentingnya penganggaran untuk penanganan pascabencana kebakaran di Kalsel, ujar Vivin Gunawan.
"Kami dari pihak Kemendagri mengingatkan pentingnya segera mengalokasian anggaran untuk penanganan pascabencana kebakaran di Kalsel baik dalam perubahan APBD maupun di induk tahun 2027,” lanjutnya.
Vivin juga mengingatkan agar bantuan yang telah Presiden nsalurkan segera realisasinya oleh Pemerintah Provinsi (Pemprov) dan Kabupaten/Kota (Pemkab/Pemkot) di Kalsel.
“Kemarin juga Pak Presiden sudah memberikan bantuan secara langsung, itu segera digunakan sama teman-teman provinsi dan kabupaten/kota di sana. Kalau untuk bantuan presiden, sebelum perubahan APBD harus segera direalisasikan,” tegasnya.
Dalam pertemuan tersebut, anggota Banggar DPRD Kalsel ingin memperoleh perspektif dari Kemendagri terkait keseimbangan antara kemampuan fiskal daerah dengan kebutuhan pembangunan.
Banggar DPRD Kalsel menyoroti pentingnya strategi pembiayaan yang sehat dan pengelolaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) serta sumber pembiayaan lainnya secara hati-hati agar keberlanjutan fiskal daerah tetap terjaga.
Terkait evaluasi Perubahan APBD 2026, anggota Banggar menyampaikan, bahwa pihaknya memberikan perhatian khusus terhadap kualitas belanja daerah dan efektivitasnya.
Ia berharap diskusi tersebut menghasilkan masukan aplikatif, tidak hanya normatif, yang dapat diterapkan dalam pembahasan Perubahan APBD 2026 maupun penyusunan APBD 2027.
“Apa yang kita lakukan bersama bermuara pada satu tujuan, yaitu bagaimana setiap rupiah uang daerah dapat dikelola secara bertanggung jawab dan memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat Kalimantan Selatan,” ujar Alpiya.
Atas nama Banggar DPRD Kalsel, Alpiya Rakhman menyampaikan terima kasih dan penghargaan kepada Ditjen Bina Keuangan Daerah Kemendagri yang telah membuka ruang diskusi dan pertukaran pengetahuan.
Ia berharap pertemuan tersebut menjadi bagian dari upaya bersama untuk mewujudkan tata kelola penganggaran daerah yang semakin kredibel, responsif, transparan, akuntabel dan berpihak pada kepentingan masyarakat.
Pewarta: Syamsuddin Hasan
Editor : Mahdani
COPYRIGHT © ANTARA 2026
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.