Bengkayang (ANTARA) - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bengkayang, Kalimantan Barat, memperkuat sistem pencegahan dan penanganan kekerasan berbasis gender (KBG) dengan mendorong penguatan perlindungan hingga tingkat desa dan kecamatan.
Wakil Bupati Bengkayang Syamsul Rizal, di Bengkayang, Senin, mengatakan keberhasilan pemerintah dalam menangani persoalan kekerasan tidak cukup hanya diukur dari kemampuan memberikan penanganan kepada korban, tetapi juga dari kemampuan mencegah munculnya korban baru.
"Keberhasilan kita bukan hanya ketika mampu menangani korban, tetapi ketika kita mampu mencegah semakin banyak perempuan dan anak menjadi korban. Tidak ada perempuan yang boleh menghadapi kekerasan seorang diri, dan tidak ada anak yang boleh tumbuh tanpa perlindungan," ujar Syamsul Rizal pada Rapat Koordinasi Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Berbasis Gender.
Menurut dia, pencegahan kekerasan berbasis gender membutuhkan keterlibatan lintas sektor karena persoalan tersebut tidak dapat ditangani hanya oleh satu perangkat daerah.
Oleh karena itu, pemerintah daerah setempat mendorong setiap perangkat daerah dan lembaga terkait memahami peran masing-masing, termasuk dalam pencegahan, penanganan, komunikasi, serta rujukan pelayanan bagi korban.
Syamsul mengatakan kejelasan mekanisme komunikasi dan rujukan menjadi penting agar korban memperoleh pelayanan secara cepat dan tidak mengalami keterlambatan dalam mendapatkan perlindungan.
Selain penguatan di tingkat kabupaten, pemerintah daerah itu juga mendorong kelembagaan di tingkat desa dan kecamatan agar mampu menjadi garda awal dalam mengenali potensi kekerasan serta memberikan respons sesuai kewenangan.
"Penguatan harus dilakukan sampai ke tingkat desa dan kecamatan karena perlindungan terhadap perempuan dan anak tidak boleh hanya bergantung pada sistem di tingkat kabupaten," katanya.
Ia juga meminta penanganan kasus didukung pendataan yang berbasis bukti sehingga data yang tersedia dapat digunakan untuk melihat persoalan di lapangan dan menjadi dasar penyusunan kebijakan pencegahan ke depan.
Menurut dia, hasil koordinasi lintas sektor harus ditindaklanjuti dalam bentuk rencana aksi yang jelas dan terukur, bukan berhenti sebagai dokumen atau kesepakatan dalam forum.
"Yang kita harapkan bukan hanya adanya kesepakatan, tetapi ada tindak lanjut yang jelas dan dapat diukur sehingga upaya pencegahan dan penanganan benar-benar dirasakan masyarakat," ujarnya.
Syamsul berharap koordinasi lintas sektor tersebut dapat memperkuat jejaring perlindungan sehingga perempuan dan anak yang menghadapi kekerasan memperoleh akses penanganan yang lebih cepat, tepat, dan berkelanjutan.
Pewarta: Narwati
Editor : Andilala
COPYRIGHT © ANTARA 2026
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.