Nabire (ANTARA) - Badan Pengarah Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus Papua (BP3OKP) menilai program SMK Terintegrasi Papua Tengah menjadi salah satu solusi untuk mengatasi pengangguran dan anak tidak sekolah (ATS) melalui pendidikan vokasi berbasis keterampilan.
Anggota BP3OKP Papua Tengah Petrus Waine di Nabire, Selasa, mengatakan program tersebut merupakan implementasi Papua Cerdas yang dirancang agar pendidikan dapat menjawab persoalan sosial dan kebutuhan ekonomi masyarakat.
“SMK Terintegrasi adalah implementasi Papua Cerdas sebagai solusi untuk mengurangi anak tidak sekolah, anak putus sekolah, sekaligus mengurangi pengangguran,” katanya.
Ia mengatakan, BP3OKP berkolaborasi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Papua Tengah telah menyepakati pengembangan program SMK Terintegrasi.
Agar program tersebut tepat sasaran maka Disdikbud terlebih dahulu memetakan kebutuhan dan persoalan di setiap wilayah.
Menurutnya, tim ahli telah dikerahkan untuk menyiapkan sekolah percontohan sekaligus menyusun tata kelola, pembagian tugas, program, dan pola pembelajaran yang adaptif berdasarkan data.
Ia menekankan peningkatan kompetensi guru menjadi bagian penting karena tenaga pendidik harus menguasai bidang keterampilan yang diajarkan sebelum mentransfer pengetahuan kepada peserta didik.
“Guru dimampukan dulu, menyusun program yang tepat, di mana mata pelajaran harus adaptif sesuai kebutuhan masyarakat,” ujarnya.
Program tersebut ditargetkan menghasilkan lulusan yang tidak hanya memiliki kemampuan akademik, tetapi juga keterampilan untuk memasuki dunia kerja maupun membangun usaha secara mandiri.
“Kita ingin mencapai lima tahun ke depan, keluaran dari SMK Terintegrasi, lulusannya bisa buat usaha sendiri, murid harus dimampukan,” katanya.
Ia mengatakan pendekatan pendidikan vokasi diperlukan untuk menjawab persoalan pengangguran dan kemiskinan yang masih menjadi tantangan di Papua Tengah.
Sebelumnya, Kepala Bidang Data Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Papua Tengah Yulianus Kuayo mengatakan SMK Terintegrasi merupakan program untuk mengoptimalkan SMK swasta yang telah memiliki guru produktif, sarana praktik, kurikulum, dan fasilitas pendukung.
Konsep tersebut menggabungkan SMK reguler, Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM), dan Lembaga Kursus dan Pelatihan (LKP) dalam satu pengelolaan sehingga dapat menjangkau peserta didik usia sekolah hingga masyarakat usia produktif yang membutuhkan keterampilan kerja.
Pada tahap awal, pemerintah menetapkan empat SMK swasta berbasis yayasan gereja di Nabire, Dogiyai, dan Deiyai sebagai sekolah percontohan dengan bidang keterampilan yang disesuaikan potensi masing-masing wilayah.
Ia mengatakan program tersebut saat ini memasuki tahap penguatan tata kelola dan manajemen sekolah. Tahun depan, program dilanjutkan melalui pemenuhan sarana dan prasarana, peningkatan kompetensi guru, serta penyempurnaan kurikulum.
Program SMK Terintegrasi juga menjadi bagian dari upaya penanganan ATS di Papua Tengah. Berdasarkan data Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, jumlah ATS di provinsi tersebut turun dari 205.764 anak pada 2024 menjadi 131.118 anak per April 2026.
Pewarta: Ali Nur Ichsan
Editor : Evarianus Supar
COPYRIGHT © ANTARA 2026
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.