Denpasar (ANTARA) - Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Bali memaksimalkan kapasitas dan profesionalisme sumber daya manusia (SDM) penanggulangan bencana melalui penyelenggaraan Uji Kompetensi SDM Penanggulangan Bencana Bersertifikat.
"Penanggulangan bencana merupakan tugas yang membutuhkan kompetensi, profesionalisme, kecepatan, ketepatan, integritas, serta kemampuan bekerja secara kolaboratif, untuk itu kita memerlukan sumber daya manusia yang tidak hanya memahami teori, tetapi juga mampu mengambil keputusan dan bertindak secara tepat dalam situasi yang dinamis dan penuh risiko," kata Sekretaris BPBD Bali Ni Luh Made Vissca Anggraini
Vissca di Denpasar, Jumat, menjelaskan bahwa di tengah meningkatnya risiko bencana dan dampak perubahan iklim, penguatan kompetensi personel tidak hanya berdampak pada peningkatan kualitas layanan kebencanaan, tetapi juga menjadi bagian penting dari upaya membangun ketangguhan Bali.
Kehadiran personel yang kompeten dinilai mendukung pembangunan berkelanjutan dan keselamatan masyarakat secara lebih luas.
Kegiatan uji kompetensi sendiri diselenggarakan atas kerja sama BPBD Bali dengan Lembaga Sertifikasi Profesi Badan Nasional Penanggulangan Bencana (LSP-BNPB), Forum Penanggulangan Risiko Bencana (FPRB), serta didukung oleh Program SIAP SIAGA (Kemitraan Australia-Indonesia untuk Manajemen Risiko Bencana).
Vissca menyebut sebanyak 35 personel lintas sektor berpartisipasi dalam uji kompetensi ini.
Mereka terdiri dari perwakilan BPBD Bali, BPBD kabupaten/kota se-Bali, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG), perangkat daerah provinsi, hingga organisasi penyandang disabilitas.
Melalui sertifikasi dan penguatan SDM yang terstandar, BPBD Bali menegaskan akan terus berkomitmen membangun fondasi ketangguhan daerah secara menyeluruh, sehingga pelayanan kebencanaan kepada masyarakat dapat berjalan cepat, tepat, inklusif, dan berorientasi pada keselamatan.
Asesor LSP-PB BNPB Ismu Buhana dalam uji kompetensi ini menekankan pentingnya sertifikasi dalam bidang yang memiliki risiko tinggi seperti penanggulangan bencana.
Menurutnya, uji kompetensi menjadi fondasi utama untuk menjamin mutu dan keselamatan petugas di lapangan.
"Ketika kita menugaskan seseorang dengan kompetensi yang baik, pekerjaan menjadi lebih efisien, cepat, dan aman, penanggulangan bencana adalah pekerjaan berisiko tinggi sehingga membutuhkan personel yang terkualifikasi dan berkualitas, uji kompetensi menjadi sangat penting," kata Ismu.
Selama tiga hari pelaksanaan, para peserta mengikuti berbagai skema uji kompetensi yang dirancang sesuai bidang keahlian dan peran masing-masing.
Skema tersebut mencakup pengelolaan data dan informasi kebencanaan, kaji cepat, pertolongan pertama, pencarian dan penyelamatan (SAR), pelayanan air bersih dan sanitasi, hingga teknik distribusi bantuan.
Standar yang diujikan mengacu pada Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Bidang Penanggulangan Bencana (SKKNI-PB) sebagai acuan nasional untuk mengukur pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja personel.
Aspek penting lainnya dalam kegiatan ini adalah keterlibatan aktif organisasi penyandang disabilitas untuk mendorong sistem penanggulangan bencana yang inklusif di Bali.
Ketua Himpunan Wanita Disabilitas Indonesia (HWDI) Provinsi Bali sekaligus perwakilan Unit Layanan Disabilitas Penanggulangan Bencana (ULD-PB) Ni Ketut Leni mengapresiasi pelibatan kelompok disabilitas dalam penguatan kapasitas ini.
"Keterwakilan ini menjadi praktik baik yang berkontribusi pada peningkatan kapasitas, informasi yang diperoleh dari kegiatan ini juga akan kami bagikan kepada teman-teman disabilitas lainnya agar semakin banyak masyarakat yang terinformasi dan siap menghadapi risiko bencana," tuturnya.
Pewarta: Ni Putu Putri Muliantari
Editor : Ardi Irawan
COPYRIGHT © ANTARA 2026
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.