Cirebon (ANTARA) - Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Cirebon, Jawa Barat, mencatat jumlah warga terdampak kekeringan di Kelurahan Argasunya, Kecamatan Harjamukti saat ini menjadi 3.929 jiwa hingga 21 Agustus 2026.
Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Pelaksana BPBD Kota Cirebon Eko Kuswantoro mengatakan jumlah tersebut meningkat, dibandingkan pendataan pada 14 Agustus 2026 yang mencatat 3.271 jiwa dari 1.004 kepala keluarga (KK).
"Agustus ini merupakan puncak kemarau berdasarkan prediksi BMKG. Kondisi sumber air yang sebelumnya masih dimanfaatkan warga juga mulai menyusut," kata Eko di Cirebon, Senin.
Ia menjelaskan, kekeringan yang sebelumnya lebih banyak dirasakan sejumlah wilayah di Argasunya kini meluas, karena debit air sungai semakin rendah selama puncak musim kemarau.
Menurut dia, Kampung Benda menjadi salah satu wilayah yang ikut terdampak karena masyarakat setempat selama ini mengandalkan air sungai untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.
"Biasanya warga Benda mengambil air dari sungai, tetapi sekarang kondisinya sudah surut. Karena itu, kami kemarin juga menyalurkan bantuan air ke wilayah tersebut," ujarnya.
Eko mengatakan penanganan kekeringan dilakukan dengan memasok air bersih, secara rutin kepada warga yang mengalami kesulitan mendapatkan sumber air.
Hingga 21 Agustus, kata dia, total air bersih yang telah disalurkan mencapai 145.000 liter atau bertambah 36.000 liter dibandingkan catatan distribusi hingga 14 Agustus sebanyak 109.000 liter.
Bantuan tersebut disalurkan BPBD bersama Perumda Air Minum Tirta Giri Nata, Komando Distrik Militer (Kodim) 0614 Kota Cirebon, Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (DPRKP), serta Palang Merah Indonesia (PMI).
Ia menyampaikan selain menggunakan armada tangki, Perumda Air Minum Tirta Giri Nata menempatkan enam toren air di sejumlah lokasi untuk memudahkan warga memperoleh pasokan, termasuk di Benda, Kopiluhur, Kedung Krisik, dan Cadasngampar.
"Distribusi air kami lakukan setiap hari dengan volume sekitar 10.000 liter. Selama status darurat kekeringan masih berlaku, bantuan akan terus kami berikan kepada masyarakat yang membutuhkan," katanya.
Ia menuturkan status darurat kekeringan di Kota Cirebon ditetapkan sejak 1 Juli dan berlaku hingga 30 September 2026, sehingga BPBD memproyeksikan kebutuhan air dapat meningkat apabila kondisi kemarau masih berlanjut.
"Jumlah warga terdampak masih mungkin bertambah karena kita masih berada dalam periode puncak kemarau," ujarnya.
BPBD mencatat selain krisis air, musim kemarau juga meningkatkan risiko kebakaran lahan karena sepanjang Juli terdapat 31 kejadian, sedangkan pada Agustus hingga kini tercatat 17 kejadian.
"Kami mengimbau warga menggunakan air seperlunya dan tidak membakar sampah sembarangan karena kondisi kering membuat api lebih mudah menyebar," kata Eko.
Pewarta: Fathnur Rohman
Editor : Riza Fahriza
COPYRIGHT © ANTARA 2026
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.