BPS bersama Pemkab Jayawijaya akselerasi pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026

Agu 28, 2026 in WORLD-NEWS
2 min read

BPS bersama Pemkab Jayawijaya akselerasi pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026

Jumat, 28 Agustus 2026 07:50 WIB

Kepala BPS Kabupaten Jayawijaya Arther L Purmiasa diwawancarai wartawan di Wamena Kabupaten Jayawijaya terkait akselerasi pelaksanaan pendataan Sensus Ekonomi tahun 2026 di Kabupaten Jayawijaya, Papua Pegunungan, Kamis (27/8/2026).ANTARA/Yudhi Efendi.

Wamena (ANTARA) - Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Jayawijaya, Papua Pegunungan, dan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Jayawijaya mengakselerasi pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026 di daerah setempat.

Kepala BPS Kabupaten Jayawijaya Arther L Purmiasa di Wamena, Kamis, mengatakan kegiatan dilaksanakan bersama aparatur sipil negara (ASN) di lingkungan Pemkab Jayawijaya untuk memperkuat akselerasi pendataan Sensus Ekonomi 2026.

“Secara keseluruhan pendatSensus Ekonomi telah dimulai sejak 15 Juni dan akan selesai pada 31 Agustus 2026. Sebelumnya persiapan-persiapan mengenai Sensus Ekonomi telah dimulai sejak awal bulan Mei dan akan berakhir pada 31 Agustus 2026,” katanya.

Menurut dia, untuk di Kabupaten Jayawijaya terdapat 40 distrik dan 328 kampung dan empat kelurahan yang petugas melakukan Sensus Ekonomi 2026.

“Dengan jumlah 421 tenaga Sensus Ekonomi sudah melakukan pendataan sejak 15 Juni dan akan rampung semua proses tersebut pada 31 Agustus 2026. Menyisakan lima hari ke depan progres pendataan Sensus Ekonomi masih rendah,” ujarnya.

Dia menjelaskan lambatnya pendataan Sensus Ekonomi tahun 2026 di Kabupaten Jayawijaya karena tantangan yang dihadapi petugas di lapangan sangat banyak.

“Secara geografis wilayah Kabupaten Jayawijaya memiliki tantangan tersendiri sehingga menyulitkan 421 petugas untuk menjangkau. Apalagi di lapangan terdapat penolakan-penolakan dari masyarakat yang tidak mau petugas melakukan Sensus Ekonomi sehingga data yang diharapkan tidak diperoleh,” katanya.

Dia menambahkan tujuan Sensus Ekonomi 2026 untuk memperoleh data akurat pertumbuhan ekonomi besar, menengah kecil untuk Kabupaten Jayawijaya secara khusus dan Papua Pegunungan secara umum.

“Apalagi Papua Pegunungan ini termasuk daerah otonomi baru (DOB), untuk membangun ekonominya maka perlu data yang akurat dari masyarakat dan telah dimulai saat ini. Oleh sebab itu masyarakat harus bekerja sama dengan kami supaya data-data ekonomi disampaikan dan dicatat dan akan menjadi rujukan perencanaan program pembangunan secara nasional ke depan,” ujarnya.

Sementara itu Pelaksana tugas (Plt) Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Jayawijaya Tinggal Wusono mendukung pelaksanaan pendataan Sensus Ekonomi 2026 di daerah ini.

“Sensus Ekonomi yang dilakukan BPS akan berakhir pada 31 Agustus 2026, dan mereka membuka ruang kepada ASN di Lingkup Pemkab Jayawijaya yang belum melakukan pendataan Sensus Ekonomi supaya dapat dilakukan dalam beberapa hari ke depan supaya mendukung suksesnya penyelenggaraan ini di sini,” katanya.