Moehamad Dheny Permana
| 23 Juli 2026, 20:19 WIB
Biodiversity+ Business Forum di Jakarta yang mempertemukan pemerintah, dunia usaha, investor, lembaga keuangan, akademisi, startup, hingga organisasi masyarakat sipil.
AKURAT.CO Pemerintah mulai menempatkan keanekaragaman hayati tidak lagi sekadar sebagai objek konservasi, tetapi sebagai modal alam (natural capital) yang memiliki nilai strategis untuk mendorong pembangunan ekonomi hijau berkelanjutan.
Komitmen tersebut diperkuat melalui penyelenggaraan Biodiversity+ Business Forum di Jakarta yang mempertemukan pemerintah, dunia usaha, investor, lembaga keuangan, akademisi, startup, hingga organisasi masyarakat sipil guna memperkuat kolaborasi dalam pemanfaatan keanekaragaman hayati secara berkelanjutan.
Menteri Lingkungan Hidup/Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup (KLH/BPLH), Jumhur Hidayat, menegaskan Indonesia harus menjadi pelaku utama dalam pengembangan ekonomi berbasis keanekaragaman hayati.
Menurutnya, kekayaan biodiversitas Indonesia harus mampu memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi bangsa, bukan justru dimanfaatkan pihak lain.
“Kita ingin orang Indonesia menjadi pelaku utama dalam ekonomi hijau yang sedang tumbuh ini. Jangan sampai kekayaan keanekaragaman hayati yang kita miliki justru ditentukan oleh pihak lain. Indonesia harus menjadi pemimpin dalam pengembangan ekonomi berbasis keanekaragaman hayati," kata Jumhur di Jakarta, Kamis (23/7/2026).
Sejalan dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2025–2045 dan komitmen Indonesia terhadap Kunming-Montreal Global Biodiversity Framework (KMGBF), pemerintah mendorong keterlibatan sektor swasta sebagai mitra strategis dalam menjaga keberlanjutan ekosistem sekaligus menciptakan nilai ekonomi.
Jumhur juga mengajak perusahaan-perusahaan Indonesia meningkatkan kapasitas dalam memahami isu perubahan iklim, keanekaragaman hayati, serta instrumen ekonomi lingkungan agar mampu mengambil peran dalam pertumbuhan ekonomi hijau global.
Sebagai bagian dari transformasi tersebut, pemerintah tengah menyiapkan berbagai instrumen pembiayaan keanekaragaman hayati untuk memperluas partisipasi sektor swasta.
Salah satunya melalui pengembangan Biodiversity Credit, yakni instrumen pembiayaan yang mendukung investasi berbasis alam dengan tata kelola yang berintegritas, adil, dan akuntabel.
Pengembangan Biodiversity Credit menjadi bagian dari implementasi Indonesian Biodiversity Strategy and Action Plan (IBSAP) 2025–2045, yang bertujuan memperkuat sistem pembiayaan konservasi melalui kolaborasi pemerintah, dunia usaha, lembaga keuangan, dan berbagai pemangku kepentingan.
Baca Juga: Muswil II Deprindo Kalteng Tetapkan Yemima Eka Ampung Pimpin DPW, Siap Dukung Program 3 Juta Rumah