Martapura (ANTARA) - Bupati Banjar, Kalimantan Selatan Saidi Mansyur menyampaikan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 sebesar Rp3,14 triliun dalam Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Banjar.
"Perubahan APBD ditetapkan dengan Perda dan penyusunannya mengacu Permendagri Nomor 14 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2026," ujar Saidi saat menyampaikan Raperda di Ruang Paripurna Gedung DPRD Kabupaten Banjar, Martapura, Selasa.
Menurut dia, sejumlah faktor yang mendasari perubahan antara lain pelampauan atau tidak tercapainya proyeksi pendapatan daerah, perubahan alokasi belanja, perubahan sumber dan penggunaan pembiayaan, serta adanya sisa lebih perhitungan anggaran (SiLPA) tahun sebelumnya yang harus digunakan pada tahun berjalan.
"Raperda Perubahan APBD 2026 ini merupakan penjabaran dari Perubahan RKPD 2026 yang telah disepakati bersama DPRD pada tanggal 11 Agustus 2026," ucapnya.
Saidi dalam paparannya, menyebutkan pendapatan daerah pada Perubahan APBD 2026 direncanakan sebesar Rp2,299 triliun terdiri atas Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar Rp340,1 miliar, pendapatan transfer Rp1,919 triliun serta lain-lain pendapatan daerah yang sah Rp39,9 miliar.
Sementara belanja daerah direncanakan sebesar Rp3,146 triliun terdiri atas belanja operasi Rp2,101 triliun, belanja modal Rp643,1 miliar belanja tidak terduga Rp17 miliar dan belanja transfer Rp384,4 miliar.
Sementara, pembiayaan netto direncanakan sebesar Rp847,1 miliar yang bersumber dari sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya.
"Selisih antara pendapatan dan belanja itu menyebabkan defisit anggaran sebesar Rp847,1 miliar
yang akan ditutup melalui pembiayaan netto. Total Perubahan APBD Banjar Tahun Anggaran 2026 mencapai Rp3,146 triliun atau meningkat sekitar 13 persen dibandingkan APBD murni 2026," ungkapnya.
Pewarta: Yose Rizal
Editor : Imam Hanafi
COPYRIGHT © ANTARA 2026
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.