Direktur Eksekutif Center of Economic and Law Studies (CELIOS) Bhima Yudhistira Adhinegara menilai terdapat indikasi intervensi politik di balik pengunduran diri Perry Warjiyo. (ilustrasi)
REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pengunduran diri Gubernur Bank Indonesia (BI) Perry Warjiyo mengundang beragam reaksi. Direktur Eksekutif Center of Economic and Law Studies (CELIOS) Bhima Yudhistira Adhinegara menilai terdapat indikasi intervensi politik di balik pengunduran diri Perry.
"Mundurnya Gubernur BI Perry Warjiyo sangat disesalkan, pukulan telak bagi sektor moneter. Padahal masa jabatannya baru akan berakhir pada Mei 2028. Sepertinya ada tekanan politik sehingga Perry mundur dan ini sudah terasa sejak rupiah melemah pada akhir 2025," ujar Bhima saat dihubungi Republika di Jakarta, Senin (27/7/2026).
Bhima menyampaikan, persoalan di sisi fiskal, seperti pelebaran defisit APBN, program Makan Bergizi Gratis (MBG), serta Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih yang dinilainya memiliki perencanaan bermasalah, telah menimbulkan kekhawatiran investor. Dia menyebut penerimaan pajak yang melemah dan utang pemerintah yang meningkat secara agresif turut menambah profil risiko Indonesia.
"Outlook peringkat utang yang negatif dari Moody's dan Fitch juga merupakan implikasi dari tata kelola fiskal. Namun, yang disalahkan justru BI karena dianggap gagal menjaga stabilitas nilai tukar dan kepercayaan investor," ucap Bhima.
Bagi Bhima, intervensi otoritas fiskal terhadap kebijakan moneter sudah berlebihan dan bukan lagi sekadar sinergi. Dia menambahkan, kondisi tersebut diperparah dengan disahkannya revisi Undang-Undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (P2SK) serta Undang-Undang Pusat Finansial Internasional Indonesia (PFII).
Dia mencontohkan klausul imunitas Patriot Bond dalam Undang-Undang P2SK yang dinilainya turut melemahkan kewenangan BI dalam mengatur lalu lintas devisa sekaligus pengawasan transaksi lintas negara. Dalam Undang-Undang PFII, lanjut Bhima, terdapat kawasan khusus yang otoritas pengawasan keuangannya dipisahkan. "Meski seolah OJK yang terdampak, kewenangan BI juga berkurang," lanjut Bhima.
Bhima juga menyoroti pelemahan independensi BI di balik mundurnya Perry. Menurut dia, upaya mengembalikan kepercayaan investor tidak akan mudah, terlebih jika arah kebijakan moneter dinilai berada di bawah kendali eksekutif.
"Selama masalah tekanan politik ke BI tidak berhenti, pengganti Perry dari internal tidak akan bertahan lama. Efek ke kurs rupiah akan tertekan karena sinyal instabilitas moneter dan pasar menanti pengganti definitif Gubernur BI, bukan hanya sekadar pejabat sementara," kata Bhima.