Jakarta (ANTARA) - Ketidakpastian kebijakan tarif Amerika Serikat (AS) dinilai berpotensi menahan ekspansi investasi manufaktur Indonesia, karena pelaku usaha masih menunggu kepastian mengenai besaran tarif final yang akan berlaku.
Ekonom Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia Yusuf Rendy Manilet, saat dihubungi ANTARA di Jakarta, Senin, menilai tantangan utama yang dihadapi dunia usaha saat ini bukan hanya besaran tarif, melainkan ketidakpastian kebijakan yang membuat perusahaan cenderung menunda berbagai keputusan bisnis.
Menurut Yusuf, selama proses penetapan tarif belum memberikan kepastian, pelaku usaha akan kesulitan menghitung struktur biaya ekspor ke pasar AS.
Kondisi tersebut membuat perusahaan cenderung mengambil sikap wait and see sebelum melakukan ekspansi bisnis.
"Dampak yang lebih besar justru terjadi pada investasi. Perusahaan menahan ekspansi kapasitas, pembelian mesin, hingga perekrutan tenaga kerja karena khawatir struktur biaya berubah ketika tarif final ditetapkan," ujar Yusuf.
Ia menambahkan investor asing yang menjadikan Indonesia sebagai basis produksi untuk memenuhi pasar AS juga berpotensi lebih berhati-hati dalam mengambil keputusan investasi karena perubahan tarif dapat mempengaruhi perhitungan biaya dan kelayakan bisnis.
Indonesia termasuk dalam kelompok 17 negara yang dikenai tambahan tarif sebesar 10 persen oleh AS mulai Jumat (24/7/2026) sebagai bagian dari kebijakan tarif baru terhadap sejumlah mitra dagang.
Kebijakan tersebut ditetapkan berdasarkan hasil investigasi Section 301 Trade Act of 1974 terhadap 60 negara dan wilayah terkait sejumlah isu perdagangan, termasuk ketentuan mengenai impor barang yang diproduksi menggunakan tenaga kerja paksa.
Di sisi lain, proses evaluasi lanjutan terkait kebijakan perdagangan AS masih berlangsung dan berpotensi mempengaruhi besaran tarif final yang harus ditanggung eksportir Indonesia.
Dalam jangka pendek, lanjut Yusuf, dampak ketidakpastian tarif dapat terlihat dari penundaan pesanan dan penyesuaian volume ekspor.
Importir di AS dinilai akan menunggu kepastian tarif sebelum membuat kontrak baru dengan eksportir Indonesia.
Yusuf menyebut sektor manufaktur padat karya menjadi kelompok yang paling rentan terdampak, terutama industri tekstil, pakaian jadi, alas kaki, dan furnitur yang memiliki ketergantungan tinggi terhadap pasar AS.
Menurut dia, ketika pesanan tertunda, margin perusahaan dapat tertekan, kapasitas produksi berpotensi dikurangi, dan penyerapan tenaga kerja ikut melambat.
Dampak tersebut juga dapat merambat ke rantai pasok domestik yang banyak melibatkan pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).
Sementara itu, beberapa subsektor seperti elektronik dan barang konsumsi dinilai memiliki risiko yang relatif lebih kecil karena tujuan ekspornya lebih beragam.
Juru Bicara Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Haryo Limanseto menyatakan pemerintah terus berkonsultasi dengan Kantor Perwakilan Dagang Amerika Serikat (USTR) untuk memperoleh tarif yang lebih kompetitif bagi Indonesia.
"Pemerintah Indonesia mencermati pengakuan USTR bahwa Indonesia merupakan salah satu negara yang secara aktif berkomitmen dan memiliki kerangka regulasi untuk mencegah serta memberantas praktik kerja paksa (forced labor) dalam rantai pasok global," kata Haryo di Jakarta, Jumat (24/7/2026).
Ia menjelaskan Indonesia juga berpartisipasi aktif dalam proses investigasi melalui penyampaian keterangan tertulis (written submission), kehadiran dalam sidang terbuka (public hearing), serta konsultasi antarpemerintah.
Baca juga: Kadin sebut RI jadi basis manufaktur perusahaan alat berat asal China
Baca juga: BI: Kinerja industri pengolahan tetap terjaga pada triwulan II 2026
Baca juga: Menperin upayakan RI jadi pusat manufaktur dunia lewat penguatan SDM
Pewarta: Shofi Ayudiana
Editor: Kelik Dewanto
Copyright © ANTARA 2026
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.