DJKN Lampung-Bengkulu tingkatkan identifikasi aset "idle" optimalkan kelola BMN
Rabu, 5 Agustus 2026 19:08 WIB
Kepala Kanwil DJKN Lampung dan Bengkulu Windraty Ariane Siallagan memberikan keterangan terkait identifikasi dan pemanfaatan aset idle di daerah. ANTARA/Ruth Intan Sozometa Kanafi.
Sedangkan aset idle yang kami kelola hanya sebanyak 5,7 persen dari aset idle nasional
Bandarlampung (ANTARA) - Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) Lampung dan Bengkulu meningkatkan pelaksanaan identifikasi aset menganggur atau idle di wilayahnya untuk mengoptimalkan pengelolaan barang milik negara (BMN).
"Aset idle atau aset yang tidak dimanfaatkan optimal menjadi tanggung jawab kami, karena DJKN selain mengatur, mempertanggungjawabkan pengelolaan aset juga berperan dalam penerapan manajemen aset strategis yang menertibkan barang milik negara," ujar Kepala Kanwil DJKN Lampung dan Bengkulu Windraty Ariane Siallagan di Bandarlampung, Rabu.
Ia mengatakan barang milik negara secara nasional nilainya mencapai Rp7.200 triliun, dan yang dikelola oleh Kantor Wilayah DJKN Lampung dan Bengkulu hanya sekitar Rp130 triliun.
"Sedangkan aset idle yang kami kelola hanya sebanyak 5,7 persen dari aset idle nasional. Dan di sini kami meminta satuan kerja sebagai pengguna aset untuk terus mengidentifikasi apakah aset digunakan secara optimal atau tidak, setelah diidentifikasi akan diminta untuk menentukan pemanfaatan aset yang pas untuk apa, dan akan kami kelola bersama," ucap dia.
Dia menjelaskan di wilayah Lampung dan Bengkulu pihaknya mencatat ada sembilan aset idle dan jumlahnya akan terus berkembang dengan adanya upaya perluasan identifikasi dan menertibkan aset yang ada.
"Sebagai contohnya ada aset untuk mendukung swasembada pangan di Kabupaten Lampung Tengah senilai Rp250 miliar. Dan aset idle ini akan digunakan untuk pelaksanaan program prioritas seperti SPPG MBG, Koperasi Desa Merah Putih dan Sekolah Rakyat agar lebih optimal," tambahnya.
Ia melanjutkan aset idle yang ada nantinya akan dikelola melalui dua skema yakni ada skema sewa untuk menghasilkan sumber pendapatan negara bukan pajak (PNBP), dan ada yang dipinjam-pakaikan, meski tidak menghasilkan pendapatan negara bukan pajak namun dengan itu dapat memastikan aset tidak menganggur, tapi digunakan optimal untuk mendukung program prioritas pemerintah.
"Kami sebagai pengelola barang terus berusaha bersama dengan pengguna barang, untuk memanfaatkan aset idle agar tidak ada aset yang tidur melainkan tetap bermanfaat secara optimal melalui sewa yang menghasilkan PNBP ataupun dipinjam pakaikan," ucap dia.
Pewarta : Ruth Intan Sozometa Kanafi
Editor:
Agus Wira Sukarta
COPYRIGHT © ANTARA 2026
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.