Denpasar (ANTARA) - Komisi IV DPRD Bali menampung usulan penambahan anggaran Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Bali yang akan dibahas di Raperda tentang APBD 2027 yang tengah berjalan.
"Kami di Komisi IV lewat pembahasan dan rapat gabungan di badan anggaran akan mendorong penambahan anggaran tersebut, ini bukan tanpa dasar karena potensi bencana kita sangat tinggi dan mitigasi kita masih banyak yang kurang," kata Ketua Komisi IV DPRD Bali I Nyoman Suwirta di Denpasar, Selasa.
Suwirta menegaskan penanganan bencana tidak boleh hanya fokus pada fase pascabencana, melainkan harus memperkuat kesiapsiagaan pra-bencana.
Namun DPRD Bali menyoroti minimnya cakupan mitigasi di sektor pariwisata hingga sekolah siaga bencana yang belum optimal akibat keterbatasan alokasi dana.
"Kebencanaan ini bukan masalah bagaimana kita menghadapi pascabencana saja, tapi mitigasi sebelum bencana ini penting, sumber daya manusia juga masih kurang, jadi tidak bisa tanpa anggaran, ini tidak boleh dibiarkan menggelinding sampai menunggu bencana terjadi," ujar Suwirta.
Untuk menutup celah keterbatasan APBD 2027, dewan juga mendorong BPBD Bali menjalin kolaborasi dengan pemangku kepentingan serta memanfaatkan dana Corporate Social Responsibility (CSR).
Selain itu, regulasi pemanfaatan Belanja Tidak Terduga (BTT) juga akan dikonsultasikan ke Kemendagri agar bisa dipakai lebih fleksibel saat tanggap darurat di daerah.
"Tadi kami usulkan minta CSR dengan BPD atau PLN, ada banyak cara sehingga celah anggaran bisa didapatkan," tutur mantan Bupati Klungkung tersebut.
Kepala Pelaksana BPBD Bali Gede Teja Bhusana sendiri memaparkan bahwa anggaran ideal untuk menjalankan fungsi penanggulangan bencana di Bali berada di angka Rp29 miliar per tahun.
Angka ini mencakup operasional rutin Rp17 miliar dan alokasi program penguatan mitigasi Rp12 miliar.
Sementara, alokasi pagu indikatif untuk BPBD Bali pada RAPBD 2027 saat ini baru tercatat sebesar Rp21 miliar, terdiri dari Rp17,4 juta anggaran program penunjang dan Rp3,9 juta anggaran program prioritas.
Bahkan pagu awal ini mengalami penurunan jika dibandingkan alokasi anggaran tahun 2026 yang mencapai Rp24 miliar.
"Sebenarnya kami tahu apa yang harus dilakukan, cuma kenapa terbatas tadi masalah budget, BPBD provinsi sebenarnya hanya perlu Rp29 miliar per tahun, itu sudah cukup efektif untuk penguatan ke kabupaten/kota," kata Gede Teja.
Keterbatasan anggaran untuk APBD 2027 ini juga dinilai berdampak pada belum terpenuhinya fasilitas mitigasi vital, mulai dari penyediaan 11 titik sirine tsunami, sistem peringatan dini banjir, hingga pemenuhan buffer stock logistik untuk 24 jam pertama pascabencana.
"Pembangunan kan tidak hanya bencana, jadi banyak sektor lain yang membutuhkan, tapi nanti ada dialog lagi dalam APBD untuk menentukan mana yang menjadi prioritas," ucap Gede Teja.
Pewarta: Ni Putu Putri Muliantari
Editor : Ardi Irawan
COPYRIGHT © ANTARA 2026
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.