Fraksi Partai Golkar desak Pemkab Tegal buka strategi pengelolaan APBD 2026
Kamis, 24 September 2026 14:20 WIB
Wakil Ketua Fraksi Partai Golkar DPRD Kabupaten Tegal, Muhammad Khuzaeni (HO-DPRD Kabupaten Tegal)
Slawi (ANTARA) - Penurunan pendapatan daerah dan anjloknya belanja transfer menjadi sorotan tajam Fraksi Partai Golkar DPRD Kabupaten Tegal. Dalam pembahasan Perubahan APBD 2026, Golkar meminta Pemerintah Kabupaten Tegal tidak sekadar melakukan penyesuaian angka, tetapi menjelaskan secara terang strategi menjaga pelayanan publik di tengah ruang fiskal yang menyempit.
Sorotan itu disampaikan Wakil Ketua Fraksi Partai Golkar DPRD Kabupaten Tegal, Muhammad Khuzaeni, saat membacakan pandangan umum fraksinya dalam rapat paripurna DPRD Kabupaten Tegal, Rabu (2/9/2026).
Rapat paripurna dipimpin Ketua DPRD Kabupaten Tegal Wasbun Jauhara Khalim, didampingi tiga wakil ketua DPRD. Sidang dihadiri seluruh anggota DPRD, Bupati Tegal Ischak Maulana Rohman, jajaran Forkopimda, Sekda, serta sejumlah kepala OPD di lingkungan Pemkab Tegal.
Di hadapan forum tersebut, Fraksi Golkar menyoroti sejumlah perubahan struktur anggaran yang dinilai perlu mendapatkan penjelasan lebih mendalam dari pemerintah daerah.
Salah satu yang menjadi perhatian utama adalah penurunan Retribusi Daerah hingga Rp73,63 miliar.
Bagi Golkar, angka tersebut bukan sekadar perubahan dalam tabel APBD. Ada konsekuensi terhadap kemampuan pemerintah daerah membiayai program dan pelayanan publik yang harus dijelaskan kepada masyarakat.
“Apa penyebab utama penurunan Pendapatan Daerah, khususnya penurunan Retribusi Daerah sebesar Rp73,63 miliar, dan apa strategi Pemerintah Daerah untuk mengantisipasi agar pelayanan publik tetap berjalan optimal?” kata Khuzaeni saat membacakan pandangan Fraksi Golkar.
Pertanyaan itu sekaligus menjadi alarm bagi Pemkab Tegal. Sebab, ketika pendapatan mengalami penurunan, pemerintah daerah dituntut semakin cermat menentukan program mana yang harus dipertahankan, diperkuat, maupun dievaluasi.
Golkar juga menyoroti sisi lain APBD yang justru mengalami peningkatan. Yakni Belanja Modal yang bertambah Rp49,30 miliar.
Fraksi Golkar meminta pemerintah menjelaskan secara rinci program dan kegiatan yang menjadi penyebab kenaikan tersebut. Bukan hanya soal berapa besar tambahan anggaran, tetapi juga hasil konkret yang nantinya diterima masyarakat.
“Apa saja program dan kegiatan yang menyebabkan Belanja Modal meningkat sebesar Rp49,30 miliar, serta apa target output yang ingin dicapai dari penambahan anggaran tersebut?” tegasnya.
Menurut Golkar, peningkatan belanja modal seharusnya berbanding lurus dengan manfaat yang dirasakan masyarakat. Jangan sampai tambahan anggaran hanya berhenti sebagai angka dalam dokumen perubahan APBD tanpa memberikan dampak nyata terhadap kualitas pelayanan dan pembangunan.
Sorotan berikutnya diarahkan pada Belanja Transfer yang turun hingga Rp166,99 miliar. Penurunan dengan nilai cukup besar itu dinilai perlu dijelaskan secara terbuka, terutama terkait dampaknya terhadap pembangunan dan pelayanan di tingkat desa.
“Apa dasar penurunan Belanja Transfer sebesar Rp166,99 miliar, dan bagaimana Pemerintah Daerah memastikan penurunan tersebut tidak berdampak pada pelayanan dan pembangunan di tingkat desa?” ujarnya.
Tak berhenti pada struktur pendapatan dan belanja, Fraksi Golkar juga mengingatkan persoalan klasik dalam pengelolaan APBD, yakni rendahnya kecepatan realisasi anggaran.
Golkar meminta Pemkab Tegal memiliki strategi konkret untuk mengendalikan Belanja Operasi sekaligus mempercepat realisasi anggaran pada Semester II 2026.
Pasalnya, penumpukan realisasi anggaran di penghujung tahun berpotensi membuat pelaksanaan program menjadi terburu-buru.
“Bagaimana strategi Pemerintah Daerah dalam mengendalikan Belanja Operasi dan mempercepat realisasi anggaran Semester II, sehingga anggaran dapat digunakan secara efisien dan tidak terjadi penumpukan pencairan menjelang akhir tahun?” kata Khuzaeni.
Fraksi Golkar juga mengingatkan agar perubahan APBD tidak membuat program-program yang bersentuhan langsung dengan masyarakat justru menjadi korban penyesuaian.
Pendidikan, kesehatan, infrastruktur, pertanian, pemberdayaan UMKM, penanganan kemiskinan hingga percepatan penurunan stunting dinilai harus tetap menjadi prioritas.
“Dengan adanya penurunan pendapatan daerah, bagaimana Pemerintah memastikan program prioritas seperti pendidikan, kesehatan, infrastruktur, pertanian, UMKM, penanganan kemiskinan dan stunting tetap berjalan, sekaligus meningkatkan kemandirian fiskal daerah ke depan?” tegasnya.
Menanggapi berbagai pertanyaan tersebut, Bupati Tegal Ischak Maulana Rohman memberikan penjelasan. Khusus mengenai penurunan Pendapatan Asli Daerah (PAD), terutama retribusi, Bupati menyebut perubahan itu berkaitan dengan rekomendasi Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI).
Menurutnya, berdasarkan rekomendasi BPK RI dalam Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2025, terdapat pendapatan yang kemudian dipindahkan ke rekening Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah.
“Berdasarkan rekomendasi BPK RI pada LKPD TA 2025 dipindah ke Rekening Pendapatan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah," kata Ischak menjelaskan.
Meski demikian, Pemkab Tegal berjanji tidak akan berhenti pada penyesuaian administrasi pencatatan pendapatan.
Pemerintah daerah, kata Ischak, akan melakukan evaluasi dan optimalisasi terhadap seluruh potensi pendapatan daerah. Selain itu, kualitas tata kelola serta kepatuhan dalam pemungutan retribusi juga akan diperkuat.
“Ke depan Pemerintah Kabupaten Tegal akan melakukan evaluasi dan optimalisasi terhadap seluruh potensi pendapatan daerah serta meningkatkan kualitas tata kelola serta kepatuhan dalam pemungutan retribusi,” jelasnya.
Sementara terkait kenaikan Belanja Modal sebesar Rp49,30 miliar, Bupati menyatakan tambahan tersebut diarahkan untuk mendukung pembangunan dan penyediaan sarana prasarana yang menjadi prioritas daerah.
Pelaksanaan program akan disesuaikan dengan kebutuhan serta prioritas pembangunan. Target akhirnya, kata dia, adalah menghasilkan aset dan infrastruktur yang memberikan manfaat nyata bagi pelayanan masyarakat.
Untuk penurunan Belanja Transfer, Ischak menjelaskan bahwa penyesuaian dilakukan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan kemampuan keuangan daerah.
Pemkab Tegal, kata Ischak, akan melakukan koordinasi agar penyesuaian tersebut tetap proporsional serta meminimalkan dampaknya terhadap pelayanan dan pembangunan di tingkat desa.
Mengenai realisasi anggaran, Pemkab Tegal mengaku akan melakukan pengendalian dan evaluasi secara berkala. Perangkat daerah juga didorong mempercepat pelaksanaan program dan kegiatan sesuai jadwal.
Langkah tersebut dinilai penting agar anggaran tidak menumpuk untuk direalisasikan menjelang tutup tahun.
“Langkah itu dilakukan untuk meningkatkan efisiensi penggunaan anggaran dan menghindari penumpukan realisasi anggaran pada akhir tahun,” tegas Ischak.
Pihaknya juga memastikan penurunan pendapatan tidak akan membuat program prioritas pemerintah daerah ditinggalkan.
Pendidikan, kesehatan, infrastruktur, pertanian, pemberdayaan UMKM, penanganan kemiskinan, serta percepatan penurunan stunting tetap menjadi perhatian pemerintah.
"Kami akan berupaya memperkuat kemandirian fiskal dengan mengoptimalkan potensi PAD dan mengelola sumber daya daerah secara efektif, efisien, serta bertanggung jawab," sambungnya.
Pewarta: Oky/Kutnadi
Editor:
Teguh Imam Wibowo
COPYRIGHT © ANTARA 2026
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.