Gubernur Jateng ungkap capaian ketenagakerjaan kepada utusan khusus presiden

Jul 27, 2026 in WORLD-NEWS
2 min read

Gubernur Jateng ungkap capaian ketenagakerjaan kepada utusan khusus presiden

Selasa, 28 Juli 2026 06:21 WIB

Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi bertemu dengan Penasihat Khusus Presiden Bidang Ketenagakerjaan dan Kesejahteraan Buruh, Said Iqbal, di Semarang, Senin(27/7/2026). ANTARA/HO-Pemprov Jateng

Semarang (ANTARA) - Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi mengungkap berbagai capaian dan upaya mengatasi permasalahan di sektor ketenagakerjaan di hadapan Penasihat Khusus Presiden Bidang Ketenagakerjaan dan Kesejahteraan Buruh, Said Iqbal.

Menurut Ahmad Luthfi di Semarang, Senin, upaya memperkuat kesejahteraan buruh di mulai dari pencegahan pemutusan hubungan kerja (PHK), peningkatan upah, hingga pemenuhan kesejahteraan non-upah.

Jawa Tengah, kata dia, membentuk Satgas PHK yang bekerja secara preventif ketika ada perusahaan mulai menunjukkan tanda-tanda bermasalah.

Satgas tersebut, lanjut dia, bertugas memastikan hak pekerja tetap terpenuhi apabila PHK terjadi, pesangon, jaminan hari tua, jaminan kehilangan pekerjaan, uang lembur, hingga penggantian cuti.

Pada aspek kesejahteraan non-upah, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah menurunkan tarif bus Trans Jateng bagi buruh dari Rp2.000 menjadi Rp1.000 per orang untuk sekali perjalanan.

"Pemprov Jawa Tengah juga mendorong penyediaan 'daycare' gratis dan Rumah Perlindungan Pekerja Perempuan di kawasan industri," katanya.

Pemprov Jawa Tengah juga mendirikan Koperasi Buruh Jawa Tengah Sejahtera untuk menyediakan kebutuhan pokok dengan harga lebih terjangkau.

Selain itu, menetapkan UMP 2026 sebesar Rp2.327.386,07, naik 7,28 persen dibanding tahun sebelumnya.

Penasihat Khusus Presiden Bidang Ketenagakerjaan dan Kesejahteraan Buruh Said Iqbal mengatakan keberpihakan kepada kelompok lemah menjadi prinsip yang ditekankan Presiden Prabowo Subianto dalam penanganan persoalan ketenagakerjaan.

Menurut dia, pemerintah diminta menggali penyebabnya dan mencari langkah penyelesaian yang tetap melindungi pekerja jika terjadi PHK di suatu perusahaan.

"Kalau terjadi PHK, cepat turun ke bawah. Jadi memastikan, digali penyebabnya apa, persoalannya apa, apa yang bisa dibantu oleh pemerintah," katanya.

Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.