Gubernur Tabo sebut data kependudukan memengaruhi fiskal daerah

Jul 20, 2026 in WORLD-NEWS
2 min read

Gubernur Tabo sebut data kependudukan memengaruhi fiskal daerah

Senin, 20 Juli 2026 11:34 WIB

Gubernur Papua Pegunungan John Tabo diwawancarai wartawan di Wamena, Kabupaten Jayawijaya, Papua Pegunungan.ANTARA/Yudhi Efendi.

Wamena (ANTARA) - Gubernur Papua Pegunungan John Tabo menyatakan data kependudukan memengaruhi fiskal daerah atau keuangan pemerintahan daerah, yang diperoleh melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) yang ditransfer oleh pemerintah pusat.

“Sesuai arahan dari Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Keuangan untuk memperoleh fiskal yang optimal maka harus pendataan penduduk di Papua Pegunungan dioptimalkan,” katanya dalam keterangan tertulis di Wamena, Minggu.

Data yang akurat menjadi dasar dalam penentuan besaran dana transfer dari pusat dan optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD), untuk membiayai pembangunan.

Menurut Tabo, jumlah penduduk di Papua Pegunungan baik orang asli Papua (OAP) maupun non OAP belum sepenuhnya sesuai dengan data elektronik di Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri RI.

“Data penduduk di Papua Pegunungan kurang lebih 1,4 juta dan 1,3 juta adalah penduduk OAP dan terbanyak di Tanah Papua. Oleh sebab itu, untuk membuktikannya kami telah melakukan pendataan penduduk yang akan berakhir pada 8 Agustus 2026,” katanya.

Tabo menjelaskan jumlah OAP terbanyak di Tanah Papua merupakan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK) delapan kabupaten dan Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi (DPRP).

“Kami mau sampaikan bahwa di seluruh wilayah Tanah Papua, hanya di Papua Pegunungan yang anggota DPRK dan DPRP 100 persen adalah OAP, sehingga ini menandakan bahwa jumlah OAP di Papua Pegunungan terbanyak dibandingkan dengan daerah lain,” ujarnya.

Tabo berharap dengan pendataan penduduk di Papua Pegunungan secara optimal akan memengaruhi APBD yang diperoleh pada tahun 2027.

Pemerintah Provinsi (Pemprov) Papua Pegunungan memperoleh APBD tahun anggaran 2025 Rp1,8 triliun, sedangkan tahun 2026 menyusut menjadi Rp1,2 triliun karena adanya kebijakan efisiensi secara nasional.