“Informasi tidak masuk akal. Prabowo tidak dalam posisi seperti Soeharto, lingkungan politik juga tidak sama,” kata Gus Yahya dalam keterangan tertulis, Jumat (28/8/2026).
Ia mengatakan tidak ada alasan politik yang rasional bagi Prabowo untuk melakukan intervensi terhadap proses internal NU. Menurut Gus Yahya, intervensi justru berpotensi membahayakan posisi politik Presiden.
Baca Juga: LPJ Hampir 1.000 Halaman, Kepemimpinan Gus Yahya Diterima Muktamar NU
“Mengintervensi NU akan sangat membahayakan posisi politik Prabowo,” ujarnya.
Gus Yahya juga membandingkan relasinya dengan Prabowo dengan hubungan Gus Dur dan Soeharto. Ia menyebut dirinya memiliki hubungan yang kooperatif dengan pemerintahan Prabowo, sedangkan Gus Dur pada masa itu bersikap kritis terhadap Soeharto sesuai dengan konteks sosial dan politik.
“Posisi saya terhadap Prabowo juga tidak sama dengan posisi Gus Dur terhadap Soeharto. Saya kooperatif, bahkan supportif, Gus Dur kritis sesuai kebutuhan konteks sosial politik saat itu,” katanya.
Atas dasar itu, Gus Yahya meyakini tidak terdapat alasan yang masuk akal bagi Prabowo untuk menolak dirinya kembali menjadi Ketua Umum PBNU.
“Tidak ada alasan yang masuk akal bagi Prabowo untuk menolak saya,” tuturnya.
Namun, Gus Yahya mengaku menerima informasi mengenai dugaan adanya pihak tertentu di pemerintahan yang mengumpulkan sejumlah pengurus NU di daerah untuk meminta dukungan agar dirinya tidak kembali terpilih sebagai Ketua Umum PBNU.
Ia bahkan menyebut adanya dugaan pemberian imbalan uang dalam proses tersebut. Meski demikian, tudingan tersebut disampaikan Gus Yahya sebagai informasi yang ia terima, bukan sebagai temuan yang telah dibuktikan secara independen.
Gus Yahya menilai apabila benar terdapat pihak di pemerintahan yang melakukan manuver dengan mengatasnamakan Prabowo, tindakan tersebut justru dapat merugikan Presiden.
“Kalau ada anak buah Prabowo bermanuver mencatut Prabowo, semestinya Prabowo menegur, bila perlu memberi sanksi,” ujarnya.
Menurutnya, tindakan semacam itu juga berpotensi menyeret nama Presiden dalam dinamika internal NU.
“Mereka mengorbankan Prabowo untuk agenda mereka sendiri,” kata Gus Yahya.
Ia meminta apabila memang terdapat tindakan intervensi yang dilakukan secara terbuka, maka langkah korektif terhadap pihak yang terlibat juga perlu dilakukan secara terbuka.
“Karena mereka melakukan dengan blatant dan terbuka, mestinya teguran dan sanksi atas mereka juga terbuka,” tuturnya.
Baca Juga: Dua Opsi Pemilihan Ketum PBNU Menguat di Muktamar ke-35 NU
Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto dalam pembukaan Muktamar ke-35 NU di Jombang pada Kamis (27/8) menyatakan dirinya tidak mengatur pelaksanaan muktamar.
“Saya tidak mengatur ini semua. Saya juga tidak mengerti, tapi ya, kita menerima ini semua,” kata Prabowo dalam pidatonya.
Pernyataan tersebut disampaikan Prabowo setelah menghadiri pembukaan Muktamar ke-35 NU di Pondok Pesantren Bahrul Ulum, Tambakberas, Jombang.
Muktamar ke-35 NU berlangsung pada 27–31 Agustus 2026. Salah satu agenda utama forum tersebut adalah menentukan kepemimpinan PBNU untuk periode berikutnya.