Koperasi Desa Merah Putih bangun 62 gedung dukung operasional di Bali - ANTARA News Bali

Denpasar (ANTARA) - Pemerintah Provinsi Bali menyebutkan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDMP) di Pulau Dewata menambah pembangunan 62 unit gedung guna mendukung operasional.

“Saat ini sedang proses 62 unit pembangunan sehingga hingga Agustus 2026 total ada 128 gedung fisik KDMP (yang dibangun),” kata Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (UKM) Bali Tri Arya Dhyana Kubontubuh di Denpasar, Jumat.

Dari total 128 gedung fisik itu, sebelumnya sudah ada 66 unit gedung KDMP yang sudah selesai dibangun oleh BUMN PT Agrinas Pangan Nusantara.

Sebelum target 128 gedung KDMP itu, juga sudah ada 176 KDMP aktif secara mandiri menjalankan usaha di Bali. Dengan begitu, jika 62 unit itu sudah rampung pada Agustus 2026 akan ada total ada 302 KDMP di Bali dari total 716 unit yang sudah memiliki akta pendirian, menyesuaikan jumlah desa dan kelurahan di Bali.

Sedangkan sisanya yang belum terbangun, lanjut dia, karena terbentur lahan terbatas sehingga perlu disiasati, yang salah satu caranya dengan memanfaatkan aset pemerintah daerah.

Meski begitu, pihaknya tetap menekankan kualitas layanan koperasi yang saat ini sudah terbangun, termasuk kualitas sumber daya manusia (SDM), tata kelola, sarana dan prasarana serta permodalan.

Sementara itu, imbuh dia, di Bali juga ada lembaga berbasis desa atau desa adat yang juga bisa melakukan salah satu jenis layanan KDMP yaitu simpan dan pinjam dana.

Lembaga tersebut yaitu lembaga perkreditan desa (LPD), badan usaha milik desa (BUMDes) dan unit usaha berbasis desa adat yaitu Baga Utsaha Pedruwen Desa Adat (BUPDA).

Agar tidak tumpang tindih dan sama-sama dapat melaksanakan kinerja dengan baik, kata dia, KDMP dan lembaga tersebut dapat bersinergi dan saling melengkapi dan saling memperkuat ekonomi desa.

Pewarta: Dewa Ketut Sudiarta Wiguna
Editor : Ardi Irawan

COPYRIGHT © ANTARA 2026

Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.