KPPN Surakarta dorong akselerasi belanja berkualitas
Jumat, 24 Juli 2026 08:45 WIB
Kegiatan Arjuna Awards 2026 yang diselenggarakan oleh KPPN Surakarta di Solo, Jawa Tengah, Kamis (23/7/2026). ANTARA/HO-KPPN Surakarta
Solo (ANTARA) - Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Surakarta mendorong akselerasi belanja berkualitas seiring dengan menguatnya belanja APBN.
Kepala KPPN Surakarta Eko Budiyanto pada kegiatan Arjuna Awards di Solo, Jawa Tengah, Kamis mengatakan KPPN Surakarta akan terus mendorong percepatan sekaligus peningkatan kualitas pelaksanaan anggaran, khususnya pada belanja barang, belanja modal, serta penyaluran transfer ke daerah.
Upaya tersebut diharapkan mampu mempercepat manfaat APBN bagi masyarakat serta mendukung pertumbuhan ekonomi daerah yang inklusif dan berkelanjutan.
Sementara itu, pada tahun anggaran 2026, KPPN Surakarta mengelola pagu APBN sebesar Rp8,33 triliun yang terdiri atas belanja pemerintah pusat dan transfer ke daerah (TKD) untuk 107 satuan kerja pada 27 Kementerian/Lembaga serta tiga pemerintah daerah di wilayah Kota Surakarta, Kabupaten Sukoharjo, dan Kabupaten Wonogiri.
Pagu tersebut mengalami penurunan sebesar Rp1,76 triliun atau 17,5 persen dibandingkan tahun sebelumnya, yang berasal dari penurunan pagu Belanja Kementerian/Lembaga sebesar Rp830 miliar dan TKD sebesar Rp940 miliar.
Di tengah penyesuaian pagu tersebut, kinerja APBN di wilayah kerja KPPN Surakarta hingga Semester I Tahun 2026 menunjukkan hasil yang semakin solid. Hingga 30 Juni 2026, realisasi Belanja Negara telah mencapai Rp4,51 triliun atau 54,1 persen dari total pagu.
Capaian tersebut merupakan realisasi Semester I tertinggi dalam tujuh tahun terakhir sekaligus mencerminkan semakin baiknya kualitas pelaksanaan anggaran oleh satuan kerja dan pemerintah daerah mitra KPPN Surakarta.
Kinerja ini juga menjadi kontribusi nyata dalam mendukung pengelolaan APBN nasional yang sehat dan berkelanjutan.
Dari sisi Belanja Pemerintah Pusat, realisasi belanja pegawai dan belanja bantuan sosial menunjukkan capaian yang baik, masing-masing sebesar 63 persen dan 50 persen.
Sementara itu, realisasi belanja barang dan belanja modal masing-masing mencapai 41 persen dan 34 persen, sehingga masih memerlukan akselerasi pada Semester II Tahun 2026 untuk menjaga kualitas pelaksanaan anggaran sekaligus mempercepat manfaat belanja negara bagi masyarakat.
Pada komponen transfer ke daerah (TKD), penyaluran secara umum telah berjalan optimal.
Rendahnya realisasi Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik disebabkan batas waktu penyampaian kontrak masih terbuka hingga 31 Agustus 2026, sedangkan penyaluran dana bagi hasil (DBH) telah mengikuti proporsi maksimum yang diperkenankan pada periode berjalan sesuai ketentuan.
Kualitas pelaksanaan anggaran juga tercermin dari capaian Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA), di mana mayoritas satuan kerja berhasil memperoleh nilai yang memuaskan.
Meskipun demikian, masih terdapat ruang perbaikan, khususnya pada aspek akurasi Deviasi Halaman III DIPA dan penyerapan anggaran, sehingga diperlukan komitmen bersama untuk terus meningkatkan kualitas
perencanaan dan pelaksanaan anggaran.
Sejalan dengan mandat Presiden, Tahun 2026 menjadi momentum penting untuk mengakselerasi pelaksanaan anggaran tanpa penundaan agar manfaat APBN dapat segera dirasakan masyarakat dan memberikan dampak nyata terhadap pertumbuhan ekonomi.
Pewarta: Aris Wasita
Editor:
Edhy Susilo
COPYRIGHT © ANTARA 2026
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.