Jakarta, CNBC Indonesia - Ketegangan dan potensi konflik di Laut China Selatan (LCS) kembali menjadi perhatian negara-negara yang memiliki kepentingan di kawasan. Di tengah berbagai persoalan yang belum terselesaikan, komunikasi dan kerja sama dinilai penting untuk mencegah eskalasi.
Wakil Menteri Luar Negeri RI Arif Havas Oegroseno mengatakan negara-negara di kawasan perlu mempertahankan kebiasaan bekerja sama yang telah terbentuk selama puluhan tahun. Menurutnya, komunikasi yang terjaga dapat menjadi salah satu cara untuk membangun kepercayaan sekaligus mengelola perbedaan di Laut China Selatan.
"Yang penting adalah mempertahankan habit of cooperation atau kebiasaan bekerja sama yang telah kita bangun sejak 1990," ujar Havas dalam rangkaian pertemuan mengenai Laut China Selatan di Jakarta, dikutip Senin (5/10/2026).
Havas juga menekankan pentingnya Treaty of Amity and Cooperation in Southeast Asia (TAC) sebagai salah satu kerangka hubungan negara-negara di kawasan, termasuk dalam menyelesaikan perbedaan secara damai.
Pilihan Redaksi
- PBB Ungkap Genosida, Ada Pembunuhan & Pemerkosaan Massal di Negara Ini
- Ini Alasan 670 Bank China Ditutup Pemerintah, Bukan Bangkrut Tapi...
- Geger Wabah Penyakit di Lembaga Penelitian, Hampir 200 Orang Diawasi
- Ini Sosok Anak Mantan Presiden Ungguli Petahana & Bisa Menang Pilpres
Menurut Havas, kerja sama tidak cukup hanya dibicarakan dalam forum diplomatik. Dialog perlu diterjemahkan menjadi proyek konkret yang dapat membangun kepercayaan di antara negara-negara yang berkepentingan di LCS.
"Dialog perlu diterjemahkan menjadi proyek-proyek konkret yang dapat menjadi confidence-building measures," katanya.
Pendekatan tersebut dinilai dapat membantu menjaga komunikasi tetap konstruktif sekaligus mengurangi risiko meningkatnya ketegangan yang berujung pada konflik.
Sejumlah negara dan pihak yang berkepentingan di kawasan turut membahas isu lingkungan laut dan pesisir, kerja sama maritim berdasarkan Konvensi Hukum Laut PBB (UNCLOS) 1982, serta langkah-langkah praktis untuk mengelola potensi konflik.
Salah satu isu yang menjadi perhatian adalah coastal spatial planning atau perencanaan ruang pesisir. Wilayah pesisir memiliki berbagai kepentingan yang saling beririsan, mulai dari perikanan, pelabuhan, pelayaran dan konservasi hingga pariwisata, energi, pertahanan serta permukiman.
Karena itu, pengelolaan ruang pesisir secara terintegrasi menjadi salah satu bidang yang dapat dikembangkan sebagai bentuk kerja sama untuk mengurangi potensi tumpang tindih kepentingan.
Dalam rangkaian pertemuan tersebut, tiga proyek kerja sama baru turut disepakati. Dua proyek diusulkan oleh Vietnam, sementara satu proyek lainnya berasal dari Indonesia.
Pertemuan yang berlangsung di Jakarta pada 27-30 September 2026 itu diikuti 85 akademisi, perwakilan lembaga pemikir pemerintah dan individu dari China, Brunei Darussalam, Indonesia, Laos, Vietnam, Filipina, Myanmar, serta Chinese Taipei.
(tfa/tfa)
[Gambas:Video CNBC]