Kalau ingin konkret, jadikan rekomendasi Pansus BUMD sebagai pijakan awal. Apalagi biro ini juga merupakan langkah Gubernur menjalankan rekomendasi itu, yaitu adanya badan yang khusus menangani BUMD.
Surabaya (ANTARA) - Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Jawa Timur Lilik Hendarwati meminta Biro Pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) segera menjalankan rekomendasi Panitia Khusus (Pansus) BUMD untuk memperbaiki tata kelola.
“Kalau ingin konkret, jadikan rekomendasi Pansus BUMD sebagai pijakan awal. Apalagi biro ini juga merupakan langkah Gubernur menjalankan rekomendasi itu, yaitu adanya badan yang khusus menangani BUMD,” kata Lilik yang juga Ketua Fraksi PKS DPRD Jatim itu di Surabaya, Kamis.
Dirinya menyambut positif pembentukan biro khusus yang menangani BUMD dan BLUD tersebut.
Namun, ia mengingatkan agar biro baru tidak sekadar menambah struktur birokrasi, tetapi langsung bekerja dengan menjadikan rekomendasi Pansus BUMD sebagai pijakan.
Menurut dia, pembentukan biro tersebut sejalan dengan hasil studi banding Pansus BUMD DPRD Jatim ke sejumlah daerah, termasuk Jakarta, Jawa Tengah, dan Yogyakarta yang memiliki lembaga dengan fokus khusus terhadap pengelolaan BUMD.
Lilik berharap biro tersebut didukung sumber daya manusia yang memahami bisnis dan arah pengembangan perusahaan daerah. Langkah awal yang perlu dilakukan, kata dia, yakni mengevaluasi dan memetakan kondisi seluruh BUMD Jatim, termasuk kesehatan perusahaan, persoalan yang dihadapi, serta kebutuhan pembenahan.
Rekomendasi Pansus, lanjutnya, mencakup penerapan reward and punishment, indikator kinerja utama (KPI), kesehatan perusahaan, kebutuhan permodalan, dampak penambahan modal, hingga penataan aset.
“Dari evaluasi di Komisi C, segera menyelesaikan rekomendasi yang kemarin dilimpahkan Pansus ke Komisi C. Rekomendasi yang lain terkait kinerja ini yang harus kita sinkronisasi, agar biro ini jadi efektif dan sesuai dengan harapan,” ujarnya.
Pewarta: Faizal Falakki
Editor : Astrid Faidlatul Habibah
COPYRIGHT © ANTARA 2026
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.