Bandung (ANTARA) - Ketua Umum DPP Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) Ahmad Doli Kurnia mendorong adanya perubahan mendasar dalam skema pembangunan nasional dengan mengalihkan pendekatan dari top-down menjadi bottom-up yang menempatkan desa/kelurahan sebagai subjek utama pembangunan.
Penguatan peran desa kata Doli usai Pengukuhan Pengurus DPP LPM di Gedung Asia Afrika, Bandung, Jumat, dianggap menjadi syarat mutlak jika Indonesia ingin mencapai percepatan kemajuan ekonomi secara merata dan berkelanjutan.
"Ke depan kalau Indonesia ini mau maju, tentu kemajuan Indonesia itu dilalui dengan percepatan pembangunan di desa. Pemerintah harus merubah strategi pembangunannya, pendekatannya bukan hanya top-down tapi bottom-up dengan melibatkan partisipasi masyarakat," ujar Doli.
Doli menyatakan bahwa seluruh elemen pemerintahan harus menyinergikan kebijakan yang berorientasi langsung pada pemenuhan kebutuhan serta partisipasi aktif masyarakat desa.
Doli menyoroti pentingnya peningkatan kapasitas tata kelola dan integritas para perangkat desa dalam mengelola alokasi Dana Desa.
"Sehingga anggaran besar yang dialokasikan pemerintah pusat tidak justru menjadi pemicu masalah hukum," ucapnya.
Selain itu, ia mendorong dibutuhkannya konsolidasi keorganisasian desa yang saat ini terpecah dalam berbagai wadah asosiasi kepala desa, agar seluruh potensi kepemimpinan di tingkat bawah dapat berintegrasi secara optimal.
Perhatian pada desa, kata Doli, menjadi agenda LPM yang akan segera menggelar Rapat Kerja Nasional (Rakernas) untuk menyusun arah kebijakan lima tahun ke depan yang berfokus pada pendampingan pembangunan fisik desa serta penguatan sinergi bersama pemerintah daerah.
"Tugas dari LPM, adalah bagaimana menjaga masyarakat desa tetap siap menyambut pembangunan dan kemajuan itu," tutur Doli.
Pewarta: Ricky Prayoga
Editor : Riza Fahriza
COPYRIGHT © ANTARA 2026
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.