Siti Nur Azzura
| 6 Agustus 2026, 23:55 WIB
Aliansi Mahasiswa dan Pemuda Jakarta Peduli Indonesia (AMPEJAPI) menggelar aksi tolak rencana kerja sama pertahanan Personnel Protection Agreement (PPA), di Kedubes AS, Jakarta. - Istimewa
AKURAT.CO Aliansi Mahasiswa dan Pemuda Jakarta Peduli Indonesia (AMPEJAPI) menggelar aksi damai di depan Kedutaan Besar Amerika Serikat di Jakarta, untuk menolak rencana kerja sama pertahanan Personnel Protection Agreement (PPA).
Perjanjian ini dinilai berpotensi menggerus kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Koordinator AMPEJAPI, Akwila David Sianipar, menegaskan bahwa Indonesia harus mempertahankan yurisdiksi hukumnya secara penuh.
Hubungan diplomatik dan persahabatan antarnegara tidak boleh mengorbankan kedaulatan nasional. Menurutnya, siapa pun yang berada di wilayah Indonesia wajib tunduk pada hukum yang berlaku tanpa perlakuan istimewa.
Baca Juga: Kakak Kandung Harry Tanoe Kembali Mangkir, KPK: Minta Penjadwalan Ulang Pemeriksaan
"Pembahasan kerja sama pertahanan ini perlu berlangsung secara terbuka dan akuntabel. Pemerintah harus memastikan seluruh poin kesepakatan memberikan manfaat nyata bagi bangsa, bukan justru membatasi kewenangan negara dalam menegakkan hukum di wilayah sendiri. Transparansi kebijakan pertahanan menjadi bagian penting dari demokrasi yang berhak masyarakat ketahui," kata Akwila, Kamis (6/8/2026).
Dalam aksi tersebut, AMPEJAPI menyampaikan enam tuntutan utama kepada Pemerintah Republik Indonesia:
- Menolak Personnel Protection Agreement (PPA) karena berpotensi merugikan kedaulatan serta bertentangan dengan UUD 1945.
- Menjaga wilayah darat, laut, dan udara Indonesia dari dominasi serta intervensi militer asing.
- Menghentikan negosiasi kerja sama militer yang tidak transparan dan tidak mengutamakan kepentingan rakyat.
- Menolak keberadaan maupun perluasan pangkalan militer asing di Indonesia.
- Menerapkan prinsip timbal balik (reciprocity) dalam kerja sama internasional tanpa keistimewaan sepihak.
- Mempertahankan prinsip politik luar negeri bebas dan aktif yang menjunjung tinggi supremasi hukum nasional.
Baca Juga: Prabowo Saksikan Deretan Teknologi Canggih BRIN, dari Drone hingga Air Siap Minum
Akwila menambahkan, gerakan ini lahir dari kepedulian generasi muda terhadap masa depan NKRI. Dia menegaskan, Indonesia bukan halaman belakang negara mana pun dan kedaulatan bukanlah komoditas yang bisa diperjualbelikan.
AMPEJAPI berharap pemerintah mau mendengarkan aspirasi publik agar tetap mengedepankan kepentingan nasional dalam setiap pengambil kebijakan internasional.
Diketahui, Personnel Protection Agreement (PPA) adalah rancangan perjanjian kerja sama pertahanan bilateral—khususnya yang tengah dinegosiasikan antara Indonesia dan Amerika Serikat—yang mengatur tentang yurisdiksi, perlindungan hukum, serta fasilitas operasional bagi personel militer, sipil pertahanan, dan kontraktor asing di wilayah suatu negara tuan rumah.