AMBON (ANTARA) - Pemerintah Provinsi Maluku membuka peluang menjadikan Maluku sebagai salah satu pusat pengembangan ekosistem keselamatan pelayaran di kawasan timur Indonesia melalui penguatan kerja sama dengan dunia usaha dan industri alat keselamatan pelayaran.
Sekretaris Daerah Provinsi Maluku Sadali Ie, di Jakarta, Rabu, mengatakan peluang tersebut sejalan dengan karakteristik Maluku sebagai provinsi kepulauan yang memiliki ketergantungan tinggi terhadap transportasi laut untuk menghubungkan masyarakat antarpulau sekaligus menopang aktivitas ekonomi dan pelayanan pemerintahan.
"Maluku memiliki posisi strategis untuk dikembangkan sebagai salah satu pusat penting dalam pengembangan ekosistem keselamatan pelayaran di kawasan timur Indonesia," kata Sadali Ie pada Pelantikan Dewan Pengurus Nasional Perkumpulan Pengusaha Alat Keselamatan Pelayaran Indonesia (DPN PPAKPI) Periode 2026-2029 di Jakarta.
Menurut dia, pengembangan ekosistem keselamatan pelayaran di Maluku dapat mencakup peningkatan standar keselamatan, edukasi dan pelatihan, penguatan kapasitas sumber daya manusia, hingga pengembangan investasi.
Ia mengatakan pemerintah daerah juga mendorong agar ketersediaan alat keselamatan pelayaran yang memenuhi standar dapat semakin mudah diakses masyarakat dan pelaku usaha dengan harga yang terjangkau.
Upaya tersebut, kata dia, perlu diikuti dengan dukungan layanan pemeliharaan, perawatan, dan pemeriksaan alat keselamatan secara berkala agar pemanfaatannya tetap memenuhi ketentuan keselamatan pelayaran.
"Keselamatan pelayaran bukan hanya menjadi tanggung jawab pemerintah semata, tetapi membutuhkan keterlibatan, kolaborasi, dan komitmen bersama dari seluruh pemangku kepentingan, termasuk dunia usaha dan industri penyedia alat keselamatan pelayaran," ujarnya.
Dirinya menjelaskan transportasi laut memiliki peran vital bagi Maluku, karena kapal menjadi sarana utama penghubung antarpulau, termasuk dalam mendukung mobilitas masyarakat, distribusi barang, kegiatan ekonomi, serta pelayanan pemerintahan.
Transportasi laut memegang peran krusial sebagai urat nadi utama yang menjaga denyut nadi konektivitas dan perekonomian di Provinsi Maluku, wilayah kepulauan yang 90 persen areanya didominasi oleh bentangan perairan.
Sebagai sarana transportasi utama, armada kapal laut mulai dari kapal feri, kapal cepat, hingga kapal perintis menjadi jembatan penghubung yang membebaskan masyarakat di pulau-pulau terluar dan terpencil dari belenggu isolasi geografis.
Menurutnya, signifikansi peran ini menuntut dukungan mutlak dari ekosistem keselamatan pelayaran yang tangguh, andal dan berkelanjutan. Keselamatan di laut tidak boleh lagi dipandang sekadar pelengkap teknis, melainkan sebuah mata rantai utuh yang melibatkan ketersediaan alat keselamatan standar, kesiapan personel melalui simulasi darurat, kepatuhan operator, hingga penguatan regulasi dari otoritas pelabuhan.
“Di tengah karakteristik geografis Maluku yang menantang, integrasi antara pemeliharaan armada yang prima, pemanfaatan teknologi navigasi, serta sinergi antara pemerintah dan dunia usaha dalam membangun ekosistem keselamatan menjadi fondasi vital,” katanya.
Upaya ini tidak hanya krusial untuk memfasilitasi mobilitas warga dan logistik antarpulau, tetapi juga untuk memberikan rasa aman sekaligus kepastian hukum demi mewujudkan sistem transportasi laut Nusantara yang bernilai tinggi.
Karena itu, penguatan industri dan layanan pendukung keselamatan pelayaran dinilai dapat memberikan manfaat lebih luas bagi daerah, sekaligus membuka ruang investasi dan peningkatan kompetensi sumber daya manusia.
Pewarta: Ode Dedy Lion Abdul Azis
Editor : Daniel
COPYRIGHT © ANTARA 2026
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.