Oleh Dr. Safriady S.sos, M.I.kom*
Jakarta (ANTARA) - Ada cara sederhana untuk melihat seperti apa wajah Indonesia dalam skala kecil: lihatlah bagaimana seorang pemimpin memperlakukan rakyatnya.
Indonesia adalah negeri yang dibangun dari keberagaman. Suku, agama, bahasa, budaya, dan latar belakang sosial hidup berdampingan dalam satu ruang kebangsaan. Karena itu, kepemimpinan di daerah sesungguhnya merupakan cermin kecil dari bagaimana Indonesia dikelola.
Melihat gaya kepemimpinan Gubernur Maluku Utara, Sherly Laos, menarik untuk diperhatikan. Bukan karena ia tampil sebagai sosok yang gemar mempertontonkan kekuasaan, tetapi justru karena pendekatan yang relatif low profile, humanis, sekaligus tegas.
Baca juga: Menghitung Pesona Dek Fad di Tengah Bayang-bayang Mualem
Pemimpin yang low profile bukan berarti pemimpin yang lemah. Sebaliknya, ada kekuatan tertentu ketika seorang pemimpin tidak menjadikan jabatan sebagai panggung untuk menunjukkan superioritas. Kekuasaan tidak harus selalu hadir melalui suara keras, protokoler yang berlebihan, atau jarak yang lebar antara pemimpin dan masyarakat.
Kadang-kadang, kekuasaan justru terasa lebih kuat ketika seorang pemimpin mampu hadir sebagai manusia biasa di tengah masyarakat.
Di sinilah pendekatan humanis menjadi penting. Seorang pemimpin yang dekat dengan rakyat semestinya mampu melihat masyarakat bukan sekadar sebagai angka statistik pembangunan, bukan hanya sebagai pemilih dalam pemilu, dan bukan pula sekadar kelompok yang harus mengikuti kebijakan pemerintah.
Masyarakat adalah manusia dengan persoalan, harapan, kecemasan, dan kebutuhan yang berbeda-beda. Cara memperlakukan mereka pun seharusnya tidak ditentukan oleh identitas suku, agama, ras, maupun latar belakang politik.
Pada perspektif ini, kepemimpinan Sherly Laos dapat dibaca sebagai sebuah pendekatan yang mencoba menggabungkan ketegasan dengan keibuan.
Seperti seorang ibu kepada anaknya. Ibu bisa sangat lembut ketika anak membutuhkan pelukan, tetapi bisa sangat tegas ketika anak melakukan kesalahan. Ketegasan seorang ibu bukan lahir dari keinginan menguasai anak, melainkan dari tanggung jawab untuk memastikan anak tumbuh dengan baik. Begitu pula seharusnya kekuasaan bekerja.
Ketegasan pemerintah diperlukan ketika aturan harus ditegakkan. Namun ketegasan tidak boleh berubah menjadi kesewenang-wenangan. Humanisme diperlukan agar kebijakan tidak kehilangan wajah manusianya. Tetapi humanisme juga tidak boleh berubah menjadi pembiaran terhadap pelanggaran.
Maluku Utara sendiri merupakan ruang sosial yang kompleks. Kepulauan ini dihuni masyarakat dengan sejarah, identitas, dan latar belakang yang beragam. Karena itu, kepemimpinan daerah tidak cukup hanya berbicara tentang pembangunan fisik.
Ada pekerjaan yang jauh lebih penting yaitu menjaga rasa memiliki terhadap daerah dan memastikan setiap warga merasa menjadi bagian dari proses pembangunan.
Di sinilah prinsip kesetaraan menjadi penting. Seorang gubernur bukan hanya gubernur bagi kelompok yang memilihnya. Setelah dilantik, ia menjadi pemimpin bagi seluruh masyarakat.
Tidak ada gubernur untuk satu suku. Tidak ada gubernur untuk satu agama. Tidak ada gubernur untuk satu kelompok politik. Dan tidak ada gubernur hanya untuk mereka yang berada di pusat kekuasaan. Kepemimpinan publik seharusnya menjadi ruang bersama.
Karena itu, ukuran keberhasilan seorang pemimpin semestinya tidak hanya dilihat dari seberapa banyak proyek yang dibangun, berapa besar anggaran yang terserap, atau seberapa sering namanya muncul di ruang publik. Ukuran yang lebih mendasar adalah apakah masyarakat merasa dihargai, didengar, dilindungi, dan diperlakukan secara adil.
Ada satu hal lain yang juga penting, dimana kesadaran bahwa kekuasaan memiliki batas waktu. Tidak ada pemimpin yang berkuasa selamanya.
Jabatan gubernur pada akhirnya akan berakhir. Kekuasaan politik akan berganti. Pemerintahan akan berganti. Generasi pemimpin pun akan berganti.
Yang tersisa kemudian bukan kursi, bukan fasilitas negara, dan bukan atribut kekuasaan. Yang tersisa adalah jejak.
Masyarakat akan mengingat apakah seorang pemimpin pernah hadir ketika mereka membutuhkan pemerintah. Mereka akan mengingat apakah pemimpinnya mau mendengar. Mereka akan mengingat apakah hukum ditegakkan secara adil. Dan mereka akan mengingat apakah kekuasaan digunakan untuk membangun atau justru untuk mempertahankan kekuasaan itu sendiri.
Karena itu, kepemimpinan yang baik seharusnya tidak dibangun dengan ambisi untuk berkuasa selamanya. Justru sebaliknya. Pemimpin yang matang adalah pemimpin yang memahami bahwa dirinya hanya sementara, sementara rakyat dan daerah yang dipimpinnya jauh lebih panjang umurnya.
Baca juga: Jejak Kepingan Warisan Aceh Di Simpul Peradaban Dunia
Ia datang membawa mandat. Ia bekerja. Ia mengambil keputusan. Ia mempertanggungjawabkan kekuasaannya. Kemudian, pada waktunya, ia menyerahkan tongkat estafet kepada generasi berikutnya.
Jika ingin melihat Indonesia dalam bentuk yang lebih kecil, mungkin kita tidak perlu pergi terlalu jauh. Lihatlah sebuah daerah. Lihat bagaimana gubernurnya berbicara kepada rakyat. Lihat bagaimana pemerintah memperlakukan mereka yang berbeda.
Lihat bagaimana kekuasaan digunakan. Dan lihat bagaimana seorang pemimpin memandang jabatan: apakah sebagai hak untuk berkuasa, atau sebagai amanah untuk melayani.
Dari sanalah wajah Indonesia sebenarnya terlihat. Indonesia yang besar hanya akan menjadi kuat jika Indonesia di daerah juga dibangun dengan kepemimpinan yang manusiawi, adil, tegas, dan sadar bahwa kekuasaan tidak pernah abadi.
Sebab pada akhirnya, seorang pemimpin mungkin akan meninggalkan istana, kantor, dan kursinya. Tetapi cara ia memperlakukan manusia akan tinggal jauh lebih lama dalam ingatan masyarakat.
Baca juga: Purbaya & Gebrakan Intelijen Ekonomi Republik
*Penulis adalah pemerhati isu strategis
Editor : Febrianto Budi Anggoro
COPYRIGHT © ANTARA 2026
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.