...Tidak ada lagi data yang berbeda antara pemerintah daerah dengan BPS
Jakarta (ANTARA) - Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat Abdul Muhaimin Iskandar meminta pemerintah daerah dan Badan Pusat Statistik (BPS) Jawa Tengah menuntaskan sinkronisasi data kemiskinan dalam waktu maksimal satu pekan.
"Tidak ada lagi data yang berbeda antara pemerintah daerah dengan BPS. Saya minta satu minggu selesai," kata Menko Muhaimin Iskandar dalam keterangan di Jakarta, Jumat.
Hal itu dikatakannya dalam "Rapat Koordinasi Daerah Optimalisasi Pengentasan Kemiskinan dan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem", di Solo, Jawa Tengah.
Hal ini penting karena ketepatan data menjadi langkah pertama untuk memastikan intervensi pemerintah benar-benar menjangkau masyarakat yang membutuhkan sekaligus mempercepat pengentasan kemiskinan di Jawa Tengah.
Menurutnya, Jawa Tengah memiliki posisi strategis dalam pencapaian target pengentasan kemiskinan nasional.
Baca juga: Anggota DPR: Data jadi kunci 29 kebijakan Presiden hapus kemiskinan
Dengan jumlah masyarakat miskin sekitar 3,28 juta orang, keberhasilan Jawa Tengah menurunkan kemiskinan akan memberikan dampak besar terhadap pencapaian target nasional.
Karena itu, pengentasan kemiskinan di Jawa Tengah tidak hanya menjadi agenda daerah, tetapi juga bagian penting dari kepentingan nasional.
"Penanggulangan kemiskinan secara nasional akan kita mulai dari Jawa Tengah sebagai bagian dari penanggulangan kemiskinan secara nasional. Kalau mesin pengentasan kemiskinan ini tumbuh, target kita akan terpenuhi," ujar Muhaimin Iskandar.
Pemerintah menargetkan kemiskinan ekstrem mencapai 0 - 0,5 persen pada 2026 dan kemiskinan turun hingga 5 persen pada 2029. Untuk mencapainya, pemerintah pusat siap mendorong berbagai program lintas sektor agar dapat mendukung prioritas dan inovasi yang telah dikembangkan pemerintah daerah.
Ia mengatakan perbaikan indikator kemiskinan nasional belum sepenuhnya diikuti pemerataan kesejahteraan. Karena itu, intervensi di tingkat desa perlu diperkuat, tidak hanya melalui pengurangan beban pengeluaran, tetapi juga dengan meningkatkan pendapatan, membuka lapangan kerja, dan menciptakan peluang usaha.
Pada saat yang sama, pemerintah juga perlu menjaga kelompok kelas menengah agar tidak turun kelas.
Kebijakan pengentasan kemiskinan, menurutnya, harus mampu mendorong mobilitas ekonomi masyarakat sehingga kelompok miskin dapat naik kelas dan kelompok rentan maupun kelas menengah tetap memiliki kemampuan untuk berkembang.
Baca juga: Mensos ajak pemda aktifkan Puskesos dan mutakhirkan data kemiskinan
Baca juga: Jakbar gencar perbaharui data digital untuk tanggulangi kemiskinan
Baca juga: Menko PM dorong pembaruan data kemiskinan agar bantuan tepat sasaran
Pewarta: Anita Permata Dewi
Editor: Bernadus Tokan
Copyright © ANTARA 2026
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.