Liputan6.com, Jakarta - Menteri Komunikasi dan Digital (Menkomdigi) Meutya Hafid menegaskan pentingnya perlindungan anak di tengah pesatnya perkembangan kecerdasan artifisial (AI).
Pernyataan tersebut disampaikan Meutya dalam forum tingkat tinggi di sela Sidang Umum ke-81 Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) di New York, Amerika Serikat, baru-baru ini.
Meutya menyoroti bahwa sekitar 70 juta anak Indonesia akan tumbuh dan hidup dalam ekosistem digital yang didominasi teknologi AI. Situasi ini menuntut jaminan keselamatan serta perlindungan hak anak sejak dini.
“Anak-anak kita akan hidup semakin dekat dengan AI. Karena itu, keselamatan dan hak anak harus kita pastikan sejak awal, bukan setelah risikonya terjadi,” tegas Meutya, dikutip dari Antara, Kamis (24/9/2026).
Forum bertajuk Protecting Children's Rights Facing Artificial Intelligence tersebut dipimpin oleh Presiden Prancis Emmanuel Macron, Perdana Menteri Spanyol Pedro Sánchez, Presiden Kenya William Ruto, dan Perdana Menteri Australia Anthony Albanese. Agenda ini menghimpun para pemimpin dunia, badan PBB, perusahaan teknologi, akademisi, hingga pakar perlindungan anak guna merumuskan langkah konkret dalam memitigasi dampak buruk AI bagi generasi muda.
Tuntutan Akuntabilitas Lintas SektorMeskipun AI membuka peluang besar dalam memperluas akses pendidikan dan kreativitas anak, Meutya mengingatkan hadirnya risiko baru yang kompleks. Ia menegaskan perlindungan anak dari dampak negatif teknologi tidak bisa hanya bergantung pada sistem otomatisasi.
“Kita tidak bisa menyerahkan keselamatan anak kepada algoritma. Pemerintah, platform teknologi, industri, orang tua, sekolah, dan komunitas internasional harus mengambil tanggung jawab masing-masing,” ujar Meutya.
Kehadiran Indonesia dalam forum ini sekaligus mempertegas komitmen sebagai bagian dari Global Coalition for Children’s Rights and Protection in the Age of AI. Koalisi global tersebut resmi meluncurkan peta jalan (roadmap) 2026–2027 yang memuat serangkaian agenda strategis.