AKURAT.CO Ketua Komisi XI DPR RI, Mukhamad Misbakhun menilai, sosok gubernur Bank Indonesia (BI) yang baru harus mampu menerjemahkan mandat bank sentral sesuai undang-undang, sekaligus memperkuat sinergi dengan kebijakan fiskal pemerintah untuk menopang target pertumbuhan ekonomi nasional sebesar 8%.
Menurut Misbakhun, pasar memang tengah menunggu kepastian mengenai pemimpin definitif Bank Indonesia. Namun, ia menegaskan pembahasan sebaiknya tidak diarahkan pada sosok tertentu, melainkan pada kapasitas calon gubernur BI dalam menjalankan mandat yang diberikan undang-undang.
"Saya tidak ingin membicarakan figur, karena itu adalah kewenangan penuh Bapak Presiden untuk menunjuk siapa yang ditugaskan. Yang paling utama adalah siapa yang bisa menerjemahkan mandat itu," ujar Misbakhun dikutip dari YouTube CNBC Indonesia dalam acara Power Lunch, Jumat (7/8/22026).
Misbakhun menjelaskan, mandat BI saat ini tidak hanya menjaga stabilitas moneter, tetapi juga berperan dalam mendukung stabilitas sistem keuangan serta menciptakan iklim yang mendorong pertumbuhan ekonomi dan pembukaan lapangan kerja.
"Yang paling utama sosok gubernur Bank Indonesia adalah bisa mewujudkan apa yang menjadi mandat undang-undang yang selama ini ada di Undang-Undang Bank Indonesia maupun undang-undang yang ada di P2SK," katanya.
Misbakhun menilai pemimpin baru BI harus memahami arah kebijakan tersebut sehingga kebijakan moneter dapat berjalan selaras dengan kebijakan fiskal pemerintah.
"Fiscal policy dan monetary policy itu berada dalam satu trajektori yang sama untuk menuju pertumbuhan ekonomi 8 persen," ujarnya.
Menurut Misbakhun, apabila sinergi tersebut berjalan baik, maka kebijakan belanja pemerintah dapat didukung oleh ketersediaan likuiditas di sektor perbankan sehingga mampu mendorong ekspansi kredit, investasi, hingga penciptaan lapangan kerja.
"Kalau fiskal dan moneternya sinergis, kemudian bauran kebijakannya mengena, fiskal mengatur belanja dan moneter mengatur ekspansi kredit serta ketersediaan likuiditas di perbankan. Ini akan menjadi engine yang saling menopang menuju pertumbuhan ekonomi 8 persen," katanya.
Meski demikian, Misbakhun mengakui tugas tersebut bukan hal yang mudah. Menurutnya, gubernur BI berikutnya harus memiliki kompetensi, pengalaman, serta kemampuan melakukan orkestrasi kebijakan dengan berbagai otoritas ekonomi.
"Tidak mudah. Karena membutuhkan kompetensi, pengalaman, dan kemampuan melakukan orkestrasi kebijakan sehingga KSSK menjadi forum yang benar-benar sinergis, saling mengingatkan, saling menguatkan, dan mendukung tercapainya tujuan negara," ujarnya.
Misbakhun juga menekankan pentingnya independensi Bank Indonesia. Namun, ia menilai independensi tersebut harus dipahami dalam konteks proses pengambilan kebijakan, bukan tujuan akhirnya.
"BI itu independen di dalam proses, tapi tidak independen di dalam tujuan. Karena tujuan semua lembaga negara adalah mewujudkan kesejahteraan masyarakat," tegasnya.
Misbakhun menilai salah satu cara mencapai tujuan tersebut adalah melalui operasi moneter yang mampu memperkuat sektor riil.
Menurut Misbakhun, Bank Indonesia perlu memastikan likuiditas di perbankan dapat disalurkan menjadi kredit produktif yang mendorong investasi dan menciptakan lapangan kerja.
"Operasi-operasi moneter yang menumbuhkan ekonomi itu adalah menyediakan ketersediaan likuiditas sehingga diserap oleh sektor perbankan dan disalurkan ke sektor riil, menumbuhkan investasi, menciptakan lapangan pekerjaan, lalu masyarakat memiliki kemampuan konsumsi yang menggerakkan ekonomi," katanya.
Lebih lanjut, ia berharap industri perbankan lebih banyak mengarahkan pembiayaan ke sektor-sektor produktif dibandingkan menempatkan dana pada instrumen investasi semata.
"Perbankan yang sehat adalah perbankan yang menginvestasikan produk-produk keuangannya pada sektor-sektor produktif. Bukan menjadikan instrumen investasi sebagai produk utamanya," ujar Misbakhun.
Karena itu, ia mendorong agar kebijakan moneter Bank Indonesia terus diperbarui mengikuti perkembangan ekonomi sehingga mampu memberikan dukungan yang lebih besar terhadap dunia usaha.
"Kebijakan-kebijakan yang lebih baru dan lebih modern harus dibuat. Operasi moneter kita harus memberikan dampak penguatan terhadap sektor riil sehingga perbankan merasa dibantu," katanya.
Di sisi lain, Misbakhun menilai gubernur BI mendatang juga harus mampu menjaga kepercayaan pelaku pasar melalui kebijakan moneter yang kredibel dan berpihak pada stabilitas ekonomi nasional.
"Kalau bersinergi dengan pengambil kebijakan fiskal, kemudian membangun situasi yang kondusif di KSSK, serta memberikan confidence kepada pasar bahwa BI melakukan operasi moneter yang pro kepada pasar, itu sangat penting," tuturnya.