Sorong (ANTARA) - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Papua Barat Daya memperjuangkan perluasan pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) agar dapat menjangkau wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T), terutama daerah yang memiliki keterbatasan akses dan infrastruktur.
Wakil Gubernur (Wagub) Papua Barat Daya (PBD) Ahmad Nausrau di Sorong, Selasa, mengatakan pihaknya telah berkomunikasi dengan Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Kemendes PDT) terkait penyesuaian cakupan wilayah 3T agar pelaksanaan Program MBG dapat menjangkau lebih banyak anak di provinsi itu.
"Komitmen kami untuk 3T itu menjadi prioritas. Kami ingin anak-anak di kampung-kampung yang sebetulnya dalam kondisi lebih membutuhkan ini bisa mendapatkan MBG," katanya.
Berdasarkan ketentuan yang menjadi acuan pemerintah pusat, menurutnya, Kabupaten Maybrat dan Tambrauw merupakan dua kabupaten di PBD yang masuk dalam kategori wilayah 3T.
Namun terdapat pula sejumlah wilayah lain di Kabupaten Sorong dan Kabupaten Sorong Selatan yang memiliki kondisi geografis dan akses yang sulit, sehingga membutuhkan perhatian dalam pelaksanaan Program MBG.
"Kita kan daerah-daerah yang susah terjangkau. Di Sorong Selatan, di Kabupaten Sorong sebagian juga susah. Jadi ini yang harus kita perjuangkan supaya bisa masuk dan terakomodasi," ujarnya.
Pihaknya telah menindaklanjuti persoalan tersebut dengan bertemu Direktur Daerah Tertinggal Kemendes PDT. Hasil komunikasi itu kemudian ditindaklanjuti melalui surat Gubernur PBD kepada pemerintah pusat sebagai bentuk usulan agar wilayah yang memiliki kendala akses dapat memperoleh penyesuaian dalam pelaksanaan Program MBG.
Di sisi lain ia menyebutkan terdapat 10 dapur MBG di Kabupaten Raja Ampat yang telah mendapatkan persetujuan dan diharapkan mulai beroperasi pada September 2026.
"Kapan tepat waktunya, kita masih menunggu informasi lebih lanjut. Mudah-mudahan itu bisa segera berjalan," kata Wagub Ahmad Nausrau.
Ahmad mengakui hingga saat ini pelaksanaan Program MBG di Maybrat dan Tambrauw belum berjalan secara optimal. Namun di Tambrauw dilaporkan sudah terdapat fasilitas dapur yang telah selesai dibangun dan diharapkan segera dinilai kelayakannya oleh Badan Gizi Nasional (BGN).
"Kami berharap tim dari BGN turun melakukan penilaian, sehingga kalau sudah layak bisa langsung jalan," ujarnya.
Ia juga meminta agar standar pelaksanaan MBG di wilayah kampung mempertimbangkan kondisi setempat, sehingga tidak sepenuhnya disamakan dengan daerah perkotaan yang memiliki fasilitas dan akses lebih baik.
Menurut dia, pemerintah dapat menggandeng yayasan pendidikan dan sekolah yang berada di kampung, termasuk pemerintah kampung, untuk mendukung pelaksanaan program tersebut sepanjang memenuhi ketentuan mengenai penyediaan makanan dan standar gizi.
"Yang penting memenuhi ketentuan nilai gizi dan semua persyaratan. Harapan kita begitu, yang penting jalan supaya anak-anak kita di kampung-kampung yang sebetulnya lebih membutuhkan ini bisa mendapatkan," kata Wagub Ahmad Nausrau.
Pewarta: Yuvensius Lasa Banafanu
Editor : Evarianus Supar
COPYRIGHT © ANTARA 2026
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.