Wakil Ketua Komisi IX DPR, Charles Honoris, mendesak kementerian terkait untuk mengalokasikan dana perbaikan infrastruktur secara spesifik, guna membangun ulang fasilitas medis yang hancur. Agar kapasitas pelayanan kesehatan dapat kembali beroperasi maksimal.
"Kami hadir untuk melihat langsung fasilitas pelayanan kesehatan di Kabupaten Manggarai, guna memastikan faskes yang ada berkapasitas penuh dalam melayani masyarakat terdampak bencana," katanya.
Berdasarkan data observasi, aktivitas penanganan medis di wilayah tersebut banyak direlokasi ke area terbuka, akibat kerusakan pada bangunan utama rumah sakit dan puskesmas.
Baca Juga: Wapres Gibran Pastikan Bantuan Menjangkau Seluruh Titik Terdampak Gempa
Komisi IX DPR mencatat pengoperasian tenda darurat yang berfungsi sebagai instalasi gawat darurat (IGD), unit radiologi, hingga ruang perawatan intensif bagi pasien bersalin.
"Harapan kami, dengan peninjauan lapangan ini beserta jajaran Direktorat Jenderal Kementerian Kesehatan, terdapat intervensi terukur dari pemerintah pusat untuk menjamin ketersediaan pelayanan kesehatan yang memadai," ujar Charles.
Di tengah restriksi fasilitas darurat, evaluasi prosedur medis menunjukkan bahwa penanganan bagi korban luka maupun pasien bersalin tetap beroperasi sesuai standar operasional kesehatan.
Pemantauan terhadap sejumlah pasien memverifikasi bahwa para ibu beserta bayi yang lahir di fasilitas luar ruangan tersebut berada pada indikator vital yang stabil.
Kendati, sarana fisik berstatus memprihatinkan, pasien yang menjalani pengobatan serta persalinan memiliki tingkat pemulihan klinis yang baik, dan hal ini menjadi indikator positif bagi kelancaran penanganan awal.
Baca Juga: Masih Ada Gempa Susulan, Perbaikan Rumah Warga di NTT Tunggu Kondisi Stabil
Sementara itu, Gubernur Nusa Tenggara Timur (NTT), Melki Laka Lena, menekankan urgensi pembangunan kembali fasilitas kesehatan secara permanen, khususnya di wilayah Ruteng dan Tepo.
Ia menilai operasional rumah sakit lapangan darurat memiliki keterbatasan dalam jangka panjang, sehingga dukungan Komisi IX DPR sangat krusial untuk mempercepat proses rekonstruksi di Pulau Flores.
"Jadi kalau memang ada dukungan Komisi IX, khusus buat rumah sakit di Flores, ini saya rekomendasikan untuk bisa didukung agar segera dibangun," katanya.
Melki menyampaikan bahwa tingkat kerusakan bangunan medis di berbagai lokasi terdampak sangat masif. Mencakup kategori rusak sedang hingga hancur total yang tidak dapat digunakan kembali.
Berdasarkan pendataan awal, yang dihimpun secara mandiri, ratusan sarana kesehatan membutuhkan intervensi perbaikan segera. Memasuki tahapan rehabilitasi, ketersediaan anggaran rekonstruksi dari otoritas pusat diklasifikasikan sebagai komponen krusial.
Baca Juga: Tinjau SMAN 2 Sambi Rampas, Wapres Minta Pemulihan Fasilitas Pendidikan Pascagempa Dipercepat
"Berdasarkan data yang tercatat di posko kami di provinsi, terdapat sekitar 384 fasilitas kesehatan yang terdampak gempa," ujarnya.