Pemkab Banyumas mengupayakan operasional Trans Banyumas tetap berlanjut
Rabu, 5 Agustus 2026 13:12 WIB
Bus BTS Trans Banyumas memasuki Halte RRI di Jalan Jenderal Soedirman, Purwokerto, Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah, Rabu (5/8/2026). ANTARA/Sumarwoto
Purwokerto (ANTARA) - Pemerintah Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah, terus mengupayakan keberlanjutan operasional Bus Buy The Service (BTS) Trans Banyumas meskipun subsidi dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) telah dihentikan dan kondisi keuangan daerah sedang menghadapi keterbatasan.
"Trans Banyumas itu kan subsidinya dari APBN dihentikan. Kondisi keuangan kita memang sedang tidak baik-baik saja, tetapi saya sudah mengupayakan semaksimal mungkin agar Trans Banyumas jangan sampai berhenti," kata Bupati Banyumas Sadewo Tri Lastiono di Purwokerto, Kabupaten Banyumas, Rabu.
Ia mengatakan operasional Trans Banyumas diperkirakan hanya dapat berjalan hingga 28 Agustus 2026 apabila belum ada kepastian pendanaan lanjutan.
Oleh karena itu, kata dia, pemerintah daerah tengah menyusun berbagai skema pembiayaan agar layanan transportasi publik tersebut tetap beroperasi.
“Ini masih saya diskusikan dengan tim anggaran dan DPRD karena pelayanan kepada masyarakat harus tetap berjalan,” katanya.
Menurut dia, Trans Banyumas merupakan layanan yang dibutuhkan masyarakat sehingga pemerintah daerah berkewajiban menjaga keberlanjutannya meskipun program tersebut pada awalnya merupakan inisiatif pemerintah pusat melalui skema subsidi BTS.
Ia mengaku sebelumnya berharap masih ada satu kali penyaluran subsidi dari pemerintah pusat melalui Kementerian Perhubungan (Kemenhub) dengan nilai sekitar Rp13 miliar hingga Rp14 miliar.
Akan tetapi hingga saat ini, kata dia, subsidi tersebut belum terealisasi sehingga pemerintah daerah harus menyiapkan langkah antisipasi.
"Yang penting Trans Banyumas jangan sampai berhenti. Dari mana anggarannya nanti sedang kami siapkan bersama TAPD dan DPRD. Yang utama pelayanan masyarakat harus tetap berlanjut," katanya.
Ia menjelaskan armada Trans Banyumas bukan merupakan aset milik Pemerintah Kabupaten Banyumas karena investasi armada dilakukan oleh pihak swasta.
Dalam hal ini, kata dia, pemerintah melalui skema BTS membayar biaya layanan kepada operator berdasarkan jumlah kilometer perjalanan sehingga diperlukan dukungan subsidi agar tarif tetap terjangkau bagi masyarakat.
Menurut dia, program tersebut merupakan bagian dari upaya menyediakan transportasi umum yang aman, nyaman, dan murah bagi masyarakat sehingga keberlangsungannya perlu dipertahankan.
Ia mengatakan berdasarkan penilaian Kemenhub, Trans Banyumas menjadi salah satu layanan BTS terbaik di Indonesia karena memiliki tingkat keterisian penumpang atau load factor yang tinggi.
Sebagai salah satu upaya mengurangi beban subsidi, lanjut dia, Pemkab Banyumas berencana mengoptimalkan pendapatan non-tarif melalui pemanfaatan ruang iklan pada armada Trans Banyumas.
"Salah satu upaya untuk menekan jumlah subsidi adalah dengan pemasangan iklan. Nanti Trans Banyumas bisa di-branding untuk iklan sehingga dapat menjadi tambahan pendapatan," kata Sadewo.
Berdasarkan data Dinas Perhubungan Kabupaten Banyumas, anggaran operasional Trans Banyumas yang tersisa hanya mencukupi hingga 28 Agustus 2026 karena kebutuhan anggaran tiap bulannya sekitar Rp3,3 miliar, sehingga dibutuhkan tambahan anggaran sekitar Rp15 miliar agar moda transportasi massal tersebut tetap bisa beroperasi hingga Desember 2026.
Kendati demikian, kebutuhan operasional Trans Banyumas akan mengalami penurunan sekitar 25-35 persen mulai April 2027 karena cicilan pembelian armada bus yang dibiayai melalui modal awal dari penanam saham dijadwalkan telah lunas, sehingga salah satu komponen pembiayaan berupa biaya investasi tidak lagi masuk dalam biaya operasional.
Baca juga: Pemkab Banyumas jamin keberlanjutan layanan tranportasi Trans Banyumas
Pewarta: Sumarwoto
Editor:
Edhy Susilo
COPYRIGHT © ANTARA 2026
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.