Pemkab Kulon Progo minta kalurahan memperbaiki akurasi data kemiskinan
Sabtu, 25 Juli 2026 19:54 WIB
Bupati Kulon Progo Agung Setyawan memimpin langsung kegiatan "Urun Rembug Kalurahan" di Kapanewon Pengasih pada Sabtu (25/7). ANTARA/HO-Humas Pemkab Kulon Progo
Kulon Progo (ANTARA) - Pemerintah Kabupaten Kulon Progo, Daerah Istimewa Yogyakarta mengajak jajaran pemerintah kalurahan untuk bersama-sama memperbaiki keakuratan data penduduk hingga kemiskinan guna memastikan penyusunan kebijakan dan penentuan program pembangunan tepat sasaran.
Hal itu mengemuka dalam kegiatan Urun Rembug Kalurahan yang digelar serentak di tiga kapanewon (kecamatan), yakni Pengasih, Lendah dan Girimulyo. Kegiatan ini menjadi wadah dialog langsung antara pemerintah daerah dan masyarakat dari tingkat akar rumput untuk menyerap aspirasi serta mencari solusi atas berbagai persoalan pembangunan.
Bupati Kulon Progo Agung Setyawan di Kulon Progo, Sabtu, mengatakan forum Urun Rembug bukan sekadar pertemuan seremonial, melainkan ruang bagi pemerintah untuk mendengarkan secara langsung kebutuhan serta kendala yang dirasakan masyarakat di lapangan.
"Berbagai persoalan yang muncul perlu dibahas secara terbuka agar dapat dipetakan secara utuh, mulai dari upaya yang telah dilakukan, kendala yang dihadapi, hingga penentuan skala prioritas pembangunan," kata Bupati Agung saat mendengar langsung Urun Rembug di Pengasih.
Sementara itu, forum di Kapanewon Girimulyo dipimpin oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Kulon Progo Triyono dan di Kapanewon Lendah dipimpin oleh Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setda Kulon Progo Aspiyah.
Dalam kesempatan tersebut, Bupati juga mengajak pemerintah kalurahan untuk memahami kondisi fiskal daerah saat ini yang tengah menghadapi tantangan menyusul penurunan transfer ke daerah maupun dana desa. Keterbatasan anggaran tersebut perlu disampaikan secara terbuka agar masyarakat memahami adanya penyesuaian terhadap rencana pembangunan.
Bupati mengingatkan warga penerima uang ganti untung agar memanfaatkan dana tersebut secara bijak sebagai modal keberlanjutan hidup, bukan sekadar untuk memenuhi kebutuhan sesaat.
Bupati menyebutkan terdapat 43 poin persoalan yang menjadi bahan pembahasan dalam forum tersebut. Seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait diharapkan dapat memberikan penjelasan sekaligus menindaklanjuti setiap persoalan sesuai dengan kewenangannya.
"Kami minta agar perbaikan fasilitas umum yang mulai mengalami kerusakan dapat dilakukan sedini mungkin di tengah keterbatasan anggaran daerah," katanya.
Di Kapanewon Lendah, kegiatan berlangsung interaktif dengan dihadiri jajaran Pemkab Kulon Progo, Forkopimkap, para lurah, Badan Permusyawaratan Kalurahan (Bamuskal), serta pemangku kepentingan setempat.
Asisten I Setda Kulon Progo Aspiyah mengatakan forum Urun Rembug memiliki fungsi mendasar untuk memperkuat silaturahim dan sinergi antara pemerintah kabupaten, legislatif, dan jajaran pemerintah kalurahan.
"Setiap usulan tidak hanya menjadi kewenangan kabupaten, tetapi ada yang berada di ranah Pemerintah Daerah DIY maupun Pemerintah Pusat, seperti penanganan sungai di bawah Balai Besar Wilayah Sungai Serayu Opak (BBWSO) atau penerangan jalan umum," kata Aspiyah.
Menghadapi tantangan efisiensi anggaran, ia mengimbau para lurah agar semakin jeli dalam merumuskan skala prioritas pembangunan yang benar-benar memberikan dampak positif bagi kemajuan wilayah.
Urun Rembug juga diharapkan mampu mendobrak sekat-sekat sektoral antar-OPD. Aspiyah mencontohkan isu pertambangan galian C yang memerlukan penanganan komprehensif, mulai dari aspek lingkungan oleh Dinas Lingkungan Hidup, legalitas oleh DPMPTSP, hingga penyerapan tenaga kerja lokal oleh Dinas Tenaga Kerja.
"Melalui penyelenggaraan Urun Rembug ini, Pemkab Kulon Progo optimistis berbagai persoalan masyarakat dapat dicarikan jalan keluar secara terbuka, terukur, dan tepat sasaran demi kemaslahatan bersama," katanya.
Pewarta : Sutarmi
Editor:
Victorianus Sat Pranyoto
COPYRIGHT © ANTARA 2026