Lamongan (ANTARA) - Pemerintah Kabupaten Lamongan mengoptimalkan digitalisasi transaksi untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan mengejar target penerimaan hingga Rp1 triliun.
Bupati Lamongan Yuhronur Efendi mengatakan penguatan penerimaan daerah perlu dibarengi dengan perubahan tata kelola melalui pemanfaatan teknologi digital.
“Digitalisasi menjadi bagian dari mekanisme kerja pemerintah sekaligus kebiasaan masyarakat. Dengan begitu, transaksi menjadi lebih mudah, tercatat, transparan, dan dapat mendukung peningkatan PAD,” katanya pada High Level Meeting (HLM) Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (ETPD) 2026 di Lamongan, Jawa Timur, Kamis.
Ia menjelaskan percepatan ETPD tidak hanya ditujukan untuk mengurangi transaksi tunai, tetapi juga memperkuat sistem penerimaan daerah melalui integrasi data dan perluasan kanal pembayaran digital.
Berdasarkan data Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kabupaten Lamongan, realisasi PAD hingga 31 Agustus 2026 mencapai Rp415,39 miliar atau 59,36 persen dari target tahun berjalan sebesar Rp696,66 miliar.
Capaian tersebut terdiri atas pajak daerah Rp195,48 miliar, retribusi daerah Rp166,47 miliar, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan Rp11,80 miliar, serta lain-lain PAD yang sah Rp40,58 miliar.
Sekretaris Daerah Kabupaten Lamongan Nalikan mengatakan digitalisasi memberikan kemudahan bagi masyarakat sekaligus memperkuat transparansi, pengawasan, dan kepatuhan dalam pembayaran kewajiban kepada daerah.
“Menuju Rp1 triliun ini merupakan upaya bersama melalui penguatan data, perluasan pelayanan digital dan peningkatan kepatuhan, termasuk pembayaran PBB,” katanya.
Hingga Agustus 2026, lanjut Nalikan, pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) melalui kanal digital tercatat sebanyak 514.328 nomor objek pajak dengan nilai Rp40,05 miliar.
"Kami telah menyediakan sejumlah kanal pembayaran, antara lain QRIS, virtual account, mobile banking, dompet digital, dan internet banking," katanya.
Nalikan menambahkan bahwa pemkab setempat juga menargetkan Indeks ETPD mencapai 98 persen pada 2026 melalui perluasan transaksi nontunai, digitalisasi retribusi pada sektor potensial, integrasi data transaksi, serta peningkatan kapasitas aparatur.
"Digitalisasi juga kami arahkan ke sektor yang memiliki potensi penerimaan besar, termasuk tempat pelelangan ikan (TPI), sehingga transaksi dapat tercatat secara lebih transparan dan terintegrasi," katanya.
Sebagai informasi, Realisasi PAD Lamongan sendiri meningkat dari Rp533,06 miliar pada 2024 menjadi Rp680,86 miliar pada 2025. Pemerintah daerah setempat optimistis tren tersebut dapat terus dipertahankan melalui optimalisasi sumber-sumber penerimaan dan penguatan sistem digital.
Pewarta: Alimun Khakim
Editor : Astrid Faidlatul Habibah
COPYRIGHT © ANTARA 2026
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.