Madiun (ANTARA) - Pemerintah Kota Madiun siap mencairkan dana operasional program pilah sampah dari rumah sebesar Rp10 juta tiap rukun tetangga (RT) pada akhir Agustus 2026 guna mewujudkan target kota setempat bebas masalah sampah 2027.
"Saya minta segera, karena masyarakat sudah menunggu. Kalau bisa 31 Agustus nanti sudah mulai dicairkan," ujar Plt Wali Kota Madiun F Bagus Panuntun saat memimpin rapat dinas rutin di Ruang 13 Balai Kota Madiun, Jawa Timur, Senin.
Ia mengatakan Pemerintah Kota Madiun mengalokasikan anggaran Rp10 juta per RT untuk program pilah dari rumah tersebut.
Nantinya, anggaran itu digunakan tiap RT untuk mengelola sampah di lingkungan masing-masing, baik sampah organik maupun anorganik dengan melibatkan tim Pendekar Hijau yang telah dibentuk untuk mendampingi pengelolaan sampah di tiap RT.
"Sesuai laporan dari teman-teman organisasi perangkat daerah (OPD), anggarannya sudah siap. Kapanpun mau dicairkan sudah siap. Tinggal kita samakan teknisnya, apakah mau dicairkan serentak atau per kelurahan," katanya.
Bagus menjelaskan gerakan memilah sampah tidak dapat hanya mengandalkan pemerintah. Keterlibatan masyarakat sejak dari rumah menjadi kunci agar volume sampah yang dibawa ke TPA dapat terus berkurang.
Program Zero Waste 2027 bukan berarti sampah hilang. Namun, program tersebut diarahkan pada bagaimana seluruh pihak mampu mengelola sampah dengan lebih baik, terutama melalui pemilahan sejak dari sumbernya, sehingga masalah sampah dapat teratasi.
"Kalau semua tidak terlibat dalam pilah sampah mulai dari rumah, urusan sampah ini akan berat. Sampah yang masuk diproses ke TPA terus bertambah dan residunya pasti akan banyak. Kita harus mengurangi," katanya.
Selain membahas program prioritas tentang pilah sampah dari rumah, rapat dinas tersebut juga menyoroti tentang berbagai program prioritas lain, seperti pembangunan lanjutan Kampung Jepang, pengembangan wisata dengan pihak Perhutani Forestry Institute, hingga serapan belanja.
Terkait serapan anggaran, Pemkot Madiun mencatat hingga Agustus ini sudah mencapai angka 43,3 persen. Bagus meminta setiap OPD segera mempercepat serapan anggaran sesuai target.
Pewarta: Louis Rika Stevani
Editor : Astrid Faidlatul Habibah
COPYRIGHT © ANTARA 2026
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.