Padang Panjang (ANTARA) - Pemerintah Kota (Pemkot) Padang Panjang, Sumatera Barat, memperkuat sinergi dengan pemerintah pusat, pemerintah provinsi, dan seluruh pemangku kepentingan untuk mempercepat pembangunan hunian tetap (huntap) bagi masyarakat terdampak bencana.
Wali Kota Padang Panjang Hendri Arnis mengatakan, kolaborasi antarinstansi menjadi kunci dalam mempercepat proses rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana, sehingga pemulihan kehidupan masyarakat dapat berjalan lebih cepat dan menyeluruh.
"Penyediaan huntap merupakan bagian penting dari proses pemulihan pascabencana. Kami akan terus memperkuat koordinasi agar pembangunan huntap dapat berjalan sesuai target, sehingga masyarakat penerima manfaat segera menempati rumah yang layak, aman, dan nyaman," kata Hendri Arnis.
Komitmen tersebut disampaikan dalam Rapat Koordinasi (Rakor) Pembahasan Pembangunan Huntap Wilayah Terdampak Bencana di Sumatera yang digelar secara daring dari Ruang VIP Lantai II Balai Kota Padang Panjang, Selasa lalu.
Dalam rakor tersebut, Ketua Satuan Tugas (Satgas) Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Alam Wilayah Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat Muhammad Tito Karnavian membahas langkah percepatan pembangunan huntap sebagai bagian dari upaya pemulihan pascabencana di tiga provinsi tersebut.
Pembahasan mencakup berbagai kendala di lapangan serta strategi penyelesaiannya agar masyarakat terdampak bencana segera mendapatkan hunian yang layak. Selain pembangunan rumah, pemerintah juga memperhatikan penyediaan prasarana, sarana, dan utilitas pendukung seperti akses jalan, jaringan listrik, air minum, serta pemulihan aktivitas ekonomi masyarakat.
Pemerintah pusat menargetkan pembangunan huntap di wilayah terdampak bencana di Sumatera dapat diselesaikan pada 2027. Saat ini, proses pembangunan dan relokasi terus dipercepat di sejumlah daerah di Provinsi Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat.