Aekkanopan (ANTARA) - Pendapatan dan belanja daerah Kabupaten Labuhanbatu Utara (Labura) mengalami peningkatan dalam Rancangan Perubahan APBD (P-APBD) Tahun Anggaran 2026.
Hal itu disampaikan Wakil Bupati Labura H Samsul Tanjung saat menyampaikan nota pengantar keuangan Rancangan P-APBD 2026 dalam rapat paripurna DPRD Labura, Senin (7/9).
Dalam rancangan tersebut, pendapatan daerah ditargetkan mencapai Rp1,032 triliun lebih, meningkat sekitar Rp133,372 miliar dibandingkan APBD sebelumnya yang sebesar Rp899,014 miliar lebih.
Kenaikan pendapatan tersebut bersumber dari tiga komponen. Pendapatan Asli Daerah (PAD) direncanakan sebesar Rp82,765 miliar, naik Rp1,7 miliar dari sebelumnya Rp81,065 miliar.
Kemudian pendapatan transfer meningkat cukup signifikan menjadi Rp933,327 miliar, dari sebelumnya Rp802,654 miliar atau bertambah sekitar Rp130,672 miliar.
Sementara itu, lain-lain pendapatan daerah yang sah direncanakan sebesar Rp16,294 miliar, naik Rp1 miliar dari sebelumnya Rp15,294 miliar. Di sisi belanja, Pemkab Labura menganggarkan Rp1,105 triliun lebih, meningkat sekitar Rp161,651 miliar dibandingkan APBD sebelumnya sebesar Rp943,792 miliar lebih.
Kenaikan terbesar terdapat pada belanja modal, yang direncanakan mencapai Rp139,120 miliar dari sebelumnya hanya Rp26,646 miliar. Artinya, belanja modal bertambah sekitar Rp112,474 miliar.
Sementara belanja operasi direncanakan sebesar Rp879,337 miliar, meningkat Rp88,141 miliar dari sebelumnya Rp791,195 miliar. Belanja tidak terduga juga mengalami kenaikan dari Rp2 miliar menjadi Rp4,294 miliar, atau bertambah sekitar Rp2,294 miliar.
Berbeda dengan komponen belanja lainnya, belanja transfer justru turun dari Rp123,950 miliar menjadi Rp82,691 miliar, atau berkurang sekitar Rp41,259 miliar.
Dengan demikian, rancangan P-APBD 2026 menunjukkan bahwa kenaikan belanja lebih besar dibandingkan kenaikan pendapatan. Pendapatan meningkat sekitar Rp133,372 miliar, sedangkan belanja bertambah Rp161,651 miliar.
Samsul berharap rancangan perubahan APBD tersebut segera dibahas dan disetujui bersama DPRD. “Langkah ini sangat krusial agar seluruh program prioritas pembangunan, optimalisasi pelayanan publik serta percepatan peningkatan pemberdayaan masyarakat dan aparatur pemerintah daerah pada tahun anggaran berjalan dapat terlaksana secara efektif, efisien dan tepat waktu,” katanya.
Rapat paripurna yang dipimpin Ketua DPRD Labura Rimba Bertuah Sitorus didampingi Wakil Ketua H Arli Simangunsong dan Enduard Silver Sitorus tersebut kemudian diskor dan akan dilanjutkan dengan agenda penyampaian pandangan umum fraksi-fraksi.
Minim Kepala OPD
Dalam paripurna tersebut, kursi yang disiapkan untuk pimpinan organisasi perangkat daerah (OPD) juga terlihat banyak kosong. Sebagian besar OPD diwakili sekretaris maupun kepala bidang.
Paripurna yang dijadwalkan dimulai pukul 10.00 WIB tersebut baru dibuka sekitar pukul 11.06 WIB.
Kepala Bappeda M Asril Manurung terlihat hadir. Sedangkan Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) H Syofyan Yusma hadir beberapa saat setelah paripurna selesai.
Salah seorang pejabat mengatakan, ketidakhadiran pimpinan OPD-nya karena pada waktu bersamaan mengikuti kegiatan di Aula Fajar Dolpa, Aekkota Batu, Kecamatan Na IX-X.
Ketua DPRD Labura Rimba Bertuah Sitorus yang dimintai tanggapan mengenai minimnya kehadiran kepala OPD memilih tidak memberikan jawaban secara langsung.
Pewarta: Sukardi
Editor : Juraidi
COPYRIGHT © ANTARA 2026
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.