Pontianak (ANTARA) - Kepolisian Daerah Kalimantan Barat memperkuat langkah antisipasi kebakaran hutan dan lahan serta mengawasi distribusi bahan bakar minyak bersubsidi yang berpotensi disalahgunakan.
"Secara umum situasi kamtibmas cukup terkendali. Yang perlu kita waspadai adalah potensi kebakaran hutan dan lahan," kata Kapolda Kalbar Irjen Pol. Alberd Teddy Benhard Sianipar dalam Hight Level Meeting bersama Fokopimda Kalbar di kantor Bank Indonesia Kalbar, Rabu.
Dia mengatakan situasi keamanan dan ketertiban masyarakat di Kalimantan Barat secara umum masih terkendali, namun sejumlah potensi gangguan tetap perlu diwaspadai.
Ia mengatakan hingga Juli 2026 tercatat 23 titik api yang telah terdeteksi dan membutuhkan penanganan serta antisipasi bersama agar tidak berkembang menjadi kebakaran hutan dan lahan yang lebih luas.
Menurut dia, Polda Kalbar bersama jajaran telah menyiapkan personel dan melakukan koordinasi lintas instansi untuk memperkuat pengendalian karhutla, termasuk meningkatkan kegiatan pemantauan dan mempercepat penanganan apabila ditemukan titik api.
Alberd juga menyoroti persoalan kelangkaan dan distribusi bahan pangan serta bahan bakar minyak yang berpotensi mempengaruhi kondisi masyarakat.
Ia mengatakan sepanjang Juli 2026, jajaran Polda Kalbar telah menangani sejumlah kasus terkait penyalahgunaan dan pengangkutan bahan bakar minyak. Tiga kasus telah masuk tahap penyidikan, sementara tiga kasus lainnya terkait penyalahgunaan pengangkutan dan distribusi masih dalam proses penanganan.
"Ini menjadi perhatian kita bersama karena distribusi BBM bersubsidi harus tepat sasaran dan tidak dimanfaatkan untuk kepentingan di luar peruntukannya," katanya.
Kapolda mengatakan modus penyalahgunaan yang ditemukan antara lain berkaitan dengan distribusi dan jual beli BBM bersubsidi. Karena itu, pihaknya akan terus meningkatkan pengawasan sekaligus meminta dukungan pemerintah daerah untuk melakukan sosialisasi kepada masyarakat.
Selain itu, Alberd mengingatkan masyarakat agar tidak sembarangan melakukan pembakaran lahan, termasuk dengan memanfaatkan ketentuan izin pembukaan lahan dalam skala tertentu yang berpotensi disalahgunakan.
Menurut dia, pengawasan di lapangan menjadi tantangan karena sulit memastikan siapa yang bertanggung jawab apabila pembakaran lahan meluas dan menimbulkan karhutla.
Karena itu, Kapolda mengajak pemerintah daerah, tokoh masyarakat, tokoh agama, dan seluruh elemen masyarakat memperkuat sinergi dalam mencegah karhutla serta menjaga keamanan dan ketertiban di Kalimantan Barat.
"Momentum ini menjadi kesempatan bagi kita untuk bersama-sama bersinergi, baik dalam mengantisipasi karhutla maupun menjaga stabilitas keamanan dan ketertiban masyarakat," katanya.
Pewarta: Rendra Oxtora
Editor : Andilala
COPYRIGHT © ANTARA 2026
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.