Liputan6.com, Washington, DC - Presiden Argentina Javier Milei mengatakan dalam pidatonya di sidang Majelis Umum PBB pada Rabu (23/9/2026), organisasi tersebut telah melanggar perjanjian suci yang menjadi dasar pendiriannya. Menurut dia, PBB gagal menjalankan tugas utamanya, sementara dalam banyak hal malah sibuk menangani persoalan yang berada di luar mandatnya.
Dalam pidatonya yang ketiga di sidang Majelis Umum PBB, Milei menggarisbawahi ia ingin berbicara dalam semangat konstruktif mengenai tiga hal: apa yang seharusnya dilakukan PBB tetapi gagal dijalankan, apa yang seharusnya tidak dilakukan tetapi justru dilakukan, serta sikap organisasi itu terhadap kecerdasan buatan (AI).
Milei menyebut PBB telah berubah menjadi "organisasi tidak berguna yang hanya bertujuan mempertahankan kelompok parasit arogan yang berpura-pura menjadi birokrat berniat baik".
Ia juga menuding PBB membiarkan kekacauan, kekerasan, dan terorisme berkembang, melindungi pemerintahan diktator, sementara negara-negara anggotanya secara sistematis memberikan suara yang menentang Israel.
"Yang Tidak Ada adalah Konsekuensi"
Beralih ke persoalan Kepulauan Falkland (Malvinas), yang disebutnya sebagai perjuangan nasional, Milei menuduh PBB memilih menutup mata ketika berbagai perubahan sepihak terus berlangsung meski Resolusi 31/49 telah diadopsi 50 tahun lalu.
"Bukan kata-kata atau resolusi yang kurang. Yang tidak ada adalah konsekuensi," katanya seperti dikutip dari situs web PBB.
Milei mengatakan Sea Lion, proyek pengembangan ladang minyak lepas pantai di utara Kepulauan Falkland (Malvinas), terus bergerak menuju tahap produksi dengan menggunakan izin yang diterbitkan Inggris. Argentina, kata dia, menolak izin tersebut karena dianggap ilegal dan tidak sah.
Ia kembali menegaskan posisi Argentina bahwa prinsip penentuan nasib sendiri tidak berlaku dalam kasus ini karena penduduk di wilayah tersebut ditempatkan oleh kekuatan pendudukan di wilayah yang kedaulatannya masih disengketakan.
Menurut Milei, Argentina telah melayangkan protes, menjatuhkan sanksi kepada perusahaan-perusahaan yang terlibat dalam eksploitasi minyak di landas kontinen yang disengketakan, serta mengajukan rancangan undang-undang mengenai pertahanan kedaulatan kepada Kongres.
Ia kembali menyerukan agar Inggris bersedia melanjutkan perundingan.