AKURAT.CO Pola komunikasi Kepala Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom), Muhammad Qodari, perlu diperbaiki agar tidak terus memunculkan kontroversi yang berpotensi berdampak pada citra pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.
Pengamat Politik Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), Lili Romli, mengatakan pejabat yang bertugas menyampaikan komunikasi pemerintah seharusnya mampu memberikan informasi secara terukur dan tidak menimbulkan polemik di ruang publik.
"Ya saya kira memang perlu diperbaiki cara komunikasinya sehingga tidak memunculkan kontroversi," katanya saat dihubungi Akurat.co, Senin (20/7/2026).
Baca Juga: Gaya Komunikasi Qodari Berisiko Turunkan Kepercayaan Publik ke Pemerintah
Menurut dia, gaya komunikasi Menteri Sekretaris Negara, Prasetyo Hadi, dapat menjadi contoh bagi pejabat yang bertugas menyampaikan pesan pemerintah kepada masyarakat.
"Saya kira gaya komunikasi dan tutur kata yang dikemukakan oleh Mensesneg perlu ditiru. Dia kalau merespons atau menyampaikan informasi terukur dan tidak muncul kontroversi," ujarnya.
Romli menilai komunikasi pemerintah yang baik tidak bertujuan menjelaskan kebijakan, tetapi juga meredam polemik dan membangun kepercayaan publik.
Karena itu, dia mengingatkan bahwa apabila pola komunikasi yang memicu kontroversi terus dipertahankan, kondisi tersebut justru dapat memperburuk persepsi masyarakat terhadap pemerintah.
Baca Juga: Gaya Komunikasi Qodari Belum Mampu Jembatani Pemerintah dengan Publik, Bisa Jadi Bumerang
Menanggapi pertanyaan mengenai potensi resistensi publik, dia menilai gaya komunikasi yang tidak diperbaiki dapat membawa dampak negatif bagi pemerintahan. "Akan memperburuk situasi dan citra presiden," tegasnya.
Sebelumnya, Kepala Bakom Muhammad Qodari menjadi sorotan publik menyusul sejumlah pernyataannya yang menuai perdebatan di ruang publik.
Sejumlah pengamat menilai pejabat komunikasi pemerintah perlu mengedepankan komunikasi yang lebih efektif, terukur, dan mampu menjembatani hubungan pemerintah dengan masyarakat, terutama dalam merespons kritik terhadap kebijakan pemerintah.