Warta Ekonomi, Jakarta -
Langit Indonesia sepanjang tahun 2026 menyuguhkan pemandangan yang tidak biasa. Asap pekat kebakaran hutan dan lahan (karhutla) kini tidak lagi hanya menjadi cerita musiman masyarakat di sabuk gambut Sumatra dan Kalimantan. Krisis telah bergeser, merayap ke timur, dan mengetuk pintu provinsi-provinsi padat penduduk yang selama ini merasa aman dari kepulan asap.
Laporan terbaru Center for Economic and Law Studies (CELIOS) berjudul ‘Yang Sesak Napas dan Yang Membayar Kerugian Ekonomi Kebakaran Hutan’ membawa kabar buruk. Total potensi kerugian ekonomi dan biaya kesehatan akibat karhutla sepanjang Januari hingga Agustus 2026 diperkirakan menembus angka fantastis, yakni Rp39,29 triliun hingga Rp123,1 triliun.
Sebagai pembanding, angka tertinggi dari estimasi tersebut setara dengan 49,1 persen dari proyeksi Produk Domestik Regional Buruto (PDRB) Kalimantan Tengah tahun 2026. Sebuah tamparan keras bagi perekonomian yang belum sepenuhnya pulih dari berbagai tantangan global.
"Angka Rp123,1 triliun ini setara 49,1 persen dari proyeksi Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kalimantan Tengah tahun 2026, dan yang perlu digarisbawahi, angka ini belum menghitung skenario meluasnya karhutla hingga akhir tahun. Artinya, potensi kerugian riil bisa jauh lebih besar dari yang kami sampaikan hari ini,” ujar Nailul Huda dalam keterangannya, Kamis (10/9/2026).
Pergeseran Peta Krisis
Data Gakkum Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) sebenarnya telah menyalakan alarm sejak dini dengan mencatat kenaikan 366 persen kejadian karhutla sepanjang Januari–Juni 2026 dibanding periode yang sama tahun lalu. Hingga Agustus, data SIPONGI KLHK merekam 202.010,96 hektare lahan telah terbakar.
Kalimantan Barat memang masih mendominasi dengan luas kebakaran mencapai 38.310,86 hektare. Namun, kejutan besar terjadi di posisi kedua: Papua Selatan mencatat 25.838,53 hektare lahan terbakar, hampir 15 kali lipat dari tetangganya, Papua Tengah.
Huda menyebut, sebaran kebakaran tahun ini tidak lagi terkonsentrasi di sabuk gambut klasik Sumatra-Kalimantan seperti krisis 2015 dan 2019. Lonjakan di Papua Selatan terindikasi kuat berjalan beriringan dengan pembukaan lahan masif demi megaproyek food estate dan bioetanol. Tragisnya, wilayah non-gambut seperti Nusa Tenggara Timur (NTT), Nusa Tenggara Barat (NTB), hingga Jawa Timur kini ikut terlempar ke dalam daftar wilayah terdampak signifikan.
Rantai Pasok yang Ikut Terbakar
Menggunakan pendekatan jurnal ilmiah Nature Communications (Kiely dkk 2021) dan data historis World Bank, CELIOS mengestimasi hilangnya aset fisik dan kontraksi aktivitas ekonomi secara nasional mencapai Rp29,54 triliun (atau 0,23 persen dari PDB nasional).
Dampak ini bukan sekadar hilangnya tegakan pohon atau lahan yang menghitam. Asap tebal telah melumpuhkan sektor pertanian, mengganggu jalur perdagangan, hingga memukul sektor akomodasi makanan dan minuman akibat anjloknya mobilitas warga. Secara nominal ekonomi, Kalimantan Barat menanggung beban terbesar senilai Rp5,7 triliun, disusul Papua Barat (Rp4,3 triliun) dan NTT (Rp2,8 triliun).
“Angka ini bukan sekadar nilai kayu atau lahan yang hangus, melainkan kontraksi aktivitas ekonomi yang lebih luas, mulai dari perdagangan, pertanian, hingga akomodasi makanan dan minuman yang ikut mengalami kontraksi akibat asap dan gangguan produksi,” tutur Huda.
Efek domino ini bahkan merembet hingga ke sektor perpajakan. Negara berpotensi kehilangan Rp269,86 miIiar penerimaan pajak bersih daerah. Uniknya, Jawa Timur justru menjadi provinsi yang kehilangan potensi pajak bersih terbesar, yakni mencapai Rp93,8 miIiar, mengalahkan provinsi yang lahannya terbakar lebih luas.
Huda menambahkan bahwa dampak fiskal karhutla tidak berhenti di provinsi yang terbakar saja. Dampak itu merambat ke provinsi industri lain lewat keterkaitan sektor turunan seperti industri olahan kayu, pulp and paper, dan furnitur.
Menakar Biaya Kesehatan di Wilayah Padat Penduduk
Di balik angka-angka makroekonomi, ada jutaan manusia yang harus bertaruh nyawa menghirup udara beracun. CELIOS memotret ancaman ini dalam dua skenario mengerikan terkait Infeksi Saluran Pernapasan Akut (ISPA).
Dalam skenario masyarakat yang benar-benar terdiagnosis oleh tenaga kesehatan, potensi korbannya mencapai 1,78 juta orang dengan total biaya kesehatan Rp9,75 triliun. Namun, kenyataan di lapangan sering kali lebih kelam.
Jika memasukkan masyarakat yang bergejala namun tidak sempat memeriksakan diri, baik karena jauh dari fasilitas kesehatan maupun pertimbangan biaya, potensi jumlahnya melonjak drastis menjadi 17,4 juta jiwa. Konsekuensinya, biaya kesehatan meroket hingga Rp93,56 triliun, angka yang setara dengan 67,6 persen dari total anggaran fungsi kesehatan di APBN 2026.
“Yang menarik, ranking provinsi untuk biaya kesehatan tidak sejalan dengan ranking luas lahan terbakar. Jawa Timur, Nusa Tenggara Barat, dan Riau justru menjadi tiga provinsi dengan dampak biaya kesehatan terbesar. Ini karena kepadatan penduduk yang tinggi di provinsi-provinsi tersebut membuat jumlah warga berisiko jauh lebih besar,” jelas Huda.
Stop Strategi Usang!
Di sisi lain, Direktur Eksekutif CELIOS, Bhima Yudhistira, menegaskan bahwa pemerintah tidak bisa lagi menggunakan strategi usang yang terlalu terfokus pada moratorium izin di lahan gambut Sumatra-Kalimantan.
“Karhutla bukan semata anomali cuaca Super El-Nino, tapi juga ulah korporasi, rentannya lahan gambut akibat industri ekstraktif menjadi pemicu utama, sementara kekeringan panjang hanyalah pra-kondisi." ungkap Bhima Yudhistira.
Tahun 2026 belum berakhir, dan potensi kerugian riil masih membayangi untuk terus membengkak jika penanganan di lapangan masih berjalan di tempat. Di tengah kepulan asap yang kian meluas, publik kini menunggu tindakan nyata dari pemangku kebijakan.