Rantau (ANTARA) - Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kabupaten Tapin, Provinsi Kalimantan Selatan, memfokuskan pengamanan pada tahapan penghitungan suara Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) Serentak 2026 karena dinilai menjadi fase paling berpotensi memicu gesekan antarpendukung calon.
Kepala Satpol PP Kabupaten Tapin Mudo Harjuno mengatakan, kerawanan utama bukan berada pada proses distribusi logistik, melainkan saat penghitungan suara yang dipusatkan pada satu tempat di desa yang memiliki lebih dari satu tempat pemungutan suara (TPS).
"Kalau dalam satu desa ada tiga TPS, setelah pemungutan suara seluruh kotak suara akan dikumpulkan di satu TPS untuk proses penghitungan. Di titik itulah massa pendukung ikut berkumpul sehingga menjadi fokus pengamanan," ujarnya di Rantau, Kabupaten Tapin, Sabtu.
Mudo menyebutkan, pola tersebut berbeda dengan pelaksanaan pemilihan umum maupun pemilihan kepala daerah, yang penghitungan suara dilakukan di masing-masing TPS.
Ia menjelaskan, aparat gabungan tetap disiagakan selama seluruh tahapan Pilkades guna mengantisipasi potensi konflik, meski hingga kini dinamika yang muncul masih berupa gesekan kecil antarpendukung.
"Riak-riak kecil memang ada karena masing-masing pendukung menginginkan calonnya menang, namun sejauh ini masih dapat diselesaikan di tingkat desa," katanya.
Guna mendukung pengamanan, ucap Mudo, Satpol PP bersama Polres Tapin, Brimob, Kodim 1010/Tapin, dan personel intelijen mengawal distribusi logistik hingga pelaksanaan tahapan pemungutan dan penghitungan suara.
"Distribusi logistik Pilkades ke seluruh kecamatan berlangsung lancar tanpa kendala karena seluruh wilayah dapat dijangkau melalui jalur darat," tambahnya.
Pewarta: Muhammad Rastaferian Pasya
Editor : Firman
COPYRIGHT © ANTARA 2026
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.