Titik panas masih memenuhi Kalimantan dalam 24 jam terakhir, setelah kebakaran hutan dan lahan (karhutla) menghanguskan lebih dari 57 ribu hektare lahan sepanjang Januari-Juli 2026.
Namun, titik panas tidak terlihat begitu padat di Malaysia dan Brunei, meski berada di pulau yang sama, mengapa demikian?
Merujuk pada peta pemantauan milik NASA, Senin (24/8), titik panas yang terdeteksi di Kalimantan terlihat cukup padat. Namun, tidak demikian di Brunei maupun wilayah Sarawak dan Sabah di Malaysia, yang berbatasan langsung dengan Kalimantan.
Peta titik panas versi NASA (NASA)
Padahal, Kalimantan maupun Brunei, Sarawak, dan Sabah memiliki ekosistem gambut yang rentan terbakar saat kondisi kering. Belakangan, El Nino dan musim kemarau berkepanjangan pun dijadikan ‘kambing hitam’ atas karhutla di Kalimantan, juga beberapa wilayah di Indonesia.
Peta lahan gambut Borneo (The Global Peatland Map 2.0)
Menurut Dosen Fakultas Kehutanan dan Lingkungan IPB University, Lailan Syaufina, kebakaran hutan dan lahan tidak hanya dipengaruhi oleh kondisi iklim seperti El Nino. Ada pengaruh jenis biomasa, lokasi, juga aktivitas manusia.
Sebab, panas matahari di tengah kemarau panjang sekalipun tidak mampu menyulut api di area vegetasi.
“Biasanya, bahan bakar hutan atau vegetasi itu bisa terbakar pada suhu sekitar 280 derajat celcius, kalau sampai menyala ya. Panas matahari enggak sampai segitu,” kata Lailan, saat ditemui di Jakarta, pada Senin (24/8).
Menurutnya, Kalimantan rentan terbakar karena aktivitas manusia di dalamnya. Ini yang kemudian membedakannya dengan wilayah Brunei maupun Malaysia meskipun sama-sama memiliki lahan gambut.
“Karena kalau kami lihat, kebakaran ini banyak berkaitan dengan aktivitas pembukaan lahan. Di Indonesia, aktivitas itu lebih banyak dibandingkan di Malaysia dan Brunei,” ujar Lailan.
“Tidak ada kebakaran alami di lahan gambut, itu tidak ada,” ucapnya menegaskan.
Dia menambahkan, dua negara tetangga Indonesia itu juga sudah memiliki kebijakan terkait pengelolaan ekosistem gambut dan benar-benar diimplementasikan. Menurut Lailan, Indonesia juga sudah memiliki sederet kebijakan terkait pengelolaan ekosistem gambut, namun implementasinya belum optimal.
Mengembalikan Kualitas Lahan Gambut
Lailan mengatakan, lahan gambut yang sudah rusak tidak bisa kembali ke kualitas seperti semula. Namun, masih ada peluang untuk merehabilitasinya dan memperbaiki kualitasnya.
“Sebenarnya, setiap provinsi dan kabupaten kota itu punya Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Gambut (RPPEG). Kalau saja RPPEG itu diimplementasikan dengan baik, insyaallah itu akan bisa terlaksana,” ujarnya.
RPPEG di antaranya menjabarkan upaya-upaya pemulihan ekosistem gambut sesuai kondisi lokal.
Berdasarkan data pengamatan Pantau Gambut, terdapat 45.428 titik panas di dalam ekosistem gambut sepanjang Januari hingga Juli 2026. Padahal, musim kemarau dan El Nino belum mencapai puncaknya.
Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) mempredikasi, El Nino akan bertahan hingga 2027 dan memperparah musim kemarau terutama ketika disertai fenomena Indian Ocean Dipole positif pada September-Desember 2026.
“Kita masih di pertengahan, jadi masih ada waktu untuk melakukan upaya-upaya penyelamatan kebakaran,” ucap Lailan.