Sekda Penajam: Belanja APBD harus memberikan manfaat ke masyarakat - ANTARA News Kalimantan Timur

Penajam Paser Utara (ANTARA) - Sekretaris Daerah Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara, Provinsi Kalimantan Timur, Tohar menegaskan keterbatasan anggaran pendapatan belanja daerah (APBD) saat ini mengharuskan setiap belanja daerah harus dipastikan memberikan manfaat bagi masyarakat.

"Pemerintah kabupaten mengatur langkah di tengah keterbatasan APBD, melindungi sektor yang bersentuhan langsung dengan masyarakat," ujar Tohar ketika ditanya mengenai kondisi fiskal kabupaten di Penajam, Kamis.

Salah satu kunci untuk menjaga kondisi keuangan pemerintah kabupaten, lanjut dia, dipastikan setiap rupiah yang dibelanjakan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.

APBD 2026 Kabupaten Penajam Paser Utara ditetapkan sekitar Rp1,48 triliun. Postur anggaran itu mengalami penurunan cukup signifikan, dibanding APBD 2025 yang mencapai Rp2,41 triliun.

Pengelolaan belanja dilakukan lebih selektif di tengah keterbatasan APBD, jelas dia, belanja yang memiliki dampak langsung terhadap layanan dasar dan perekonomian masyarakat menjadi prioritas.

Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara mengarahkan belanja pada program yang memberikan dampak peningkatan ekonomi masyarakat, dan yang tidak berkaitan langsung dengan sektor ekonomi, belanja tetap menyasar pada pemenuhan layanan dasar.

"Kualitas belanja yang punya dampak meningkatkan atau membangkitkan ekonomi masyarakat, atau layanan dasar," katanya.

Pemerintah kabupaten terlebih dahulu memastikan kebutuhan layanan dasar terpenuhi, timpal dia lagi, apabila masih ada anggaran dialokasikan untuk kebutuhan layanan non-dasar.

Pemerintah kabupaten mengatur langkah cermat memprioritaskan belanja esensial," tambahnya.

Kebijakan pembangunan Kabupaten Penanam Paser Utara, diarahkan untuk melindungi sektor yang bersentuhan langsung dengan kebutuhan masyarakat, memastikan pendidikan, kesehatan dan pelayanan publik tetap berjalan optimal tidak terdampak kendati di tengah keterbatasan anggaran.

Langkah yang diambil agar fasilitas publik tetap fungsional tanpa membebani keuangan kabupaten secara berlebihan, dan untuk menjaga efisiensi anggaran juga melakukan penyesuaian pada sejumlah target pembangunan lainnya, demikian Tohar.

Pewarta: Nyaman Bagus Purwaniawan
Editor : Rahmad

COPYRIGHT © ANTARA 2026

Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.