Senin, 5 Oktober 2026 - 02:00 WIB
Jakarta, VIVA – Pemerintah mulai mengubah mekanisme pemberian insentif kepada Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG). Mulai Senin, 5 Oktober 2026, insentif tidak lagi diberikan dengan nilai tetap, melainkan dihitung berdasarkan jumlah porsi makanan yang benar-benar disalurkan.
Baca Juga
Dalam skema baru, SPPG mendapatkan insentif sebesar Rp2.000 untuk setiap porsi yang dilayani. Namun, terdapat batas maksimal pembayaran sebesar Rp6 juta per hari untuk setiap SPPG.
ADVERTISEMENT
GULIR UNTUK LANJUT BACA
Perubahan mekanisme tersebut membuat besaran insentif menyesuaikan dengan volume layanan masing-masing dapur SPPG. Dengan demikian, SPPG yang tidak melayani jumlah penerima secara penuh tidak otomatis mendapatkan insentif maksimal.
Baca Juga
Pemerintah Berpotensi Lebih Hemat
Ekonom Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia, Yusuf Rendy Manilet, menilai skema baru tersebut lebih efisien dari sisi anggaran dibandingkan mekanisme sebelumnya.
Baca Juga
Sebelumnya, setiap SPPG menerima insentif tetap sebesar Rp6 juta per hari tanpa memperhitungkan jumlah penerima yang dilayani. Mekanisme itu pada praktiknya menempatkan kapasitas 3.000 porsi sebagai acuan pembayaran.
"Dari sisi anggaran, skema baru ini hampir pasti lebih efisien. Sebelumnya, setiap dapur menerima Rp6 juta per hari tanpa memperhitungkan jumlah penerima, seolah seluruh SPPG selalu beroperasi pada kapasitas maksimal 3.000 porsi," ujar Yusuf, Minggu, 4 Oktober 2026.
Dalam skema baru, pembayaran dilakukan berdasarkan jumlah porsi yang benar-benar diberikan kepada penerima manfaat.
Sebagai gambaran, SPPG yang menyalurkan 2.000 porsi dalam sehari akan menerima insentif sebesar Rp4 juta. Sementara SPPG yang mencapai 3.000 porsi akan memperoleh insentif maksimal Rp6 juta per hari.
Yusuf memperkirakan, apabila rata-rata layanan berada di sekitar 2.000 porsi per dapur, kebutuhan insentif secara kasar dapat berkurang sekitar sepertiga dibandingkan skema sebelumnya.
Efisiensi tersebut bahkan berpotensi menghasilkan penghematan anggaran hingga belasan triliun rupiah dalam setahun. Meski begitu, berkurangnya pembayaran insentif tidak otomatis berarti belanja negara turun dengan nilai yang sama karena penyerapan anggaran program MBG masih berada di bawah pagu yang telah disediakan pemerintah.
ADVERTISEMENT
GULIR UNTUK LANJUT BACA
Data Porsi Jadi Titik Penting
Perubahan sistem pembayaran juga memunculkan tantangan baru. Ketika jumlah porsi menjadi dasar penghitungan insentif, keakuratan data penerima dan jumlah makanan yang disalurkan menjadi semakin penting.
Halaman Selanjutnya
Yusuf menilai kondisi tersebut bisa membuka celah manipulasi apabila sistem verifikasi tidak diperkuat.