Putusan dan hukuman terhadap ketiganya menuai kecaman dari Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), kelompok hak asasi manusia, serta sejumlah pemerintah asing. Kasus tersebut menjadi sorotan internasional karena berkaitan dengan kebebasan berekspresi dan hak untuk memperingati korban tragedi Tiananmen.
Pengadilan pada Agustus menyatakan ketiga aktivis melanggar konstitusi China karena menyerukan "diakhirinya kediktatoran satu partai".
Lee dan Chow yang menyatakan tidak bersalah masing-masing dijatuhi hukuman tujuh tahun dan tujuh tahun tiga bulan penjara. Sementara Albert Ho, mantan anggota parlemen yang mengaku bersalah pada Januari, dihukum lima tahun dua bulan.
Chow, seorang pengacara yang memilih membela dirinya sendiri dalam persidangan, sebelumnya mengatakan kepada pengadilan bahwa dirinya menolak putusan tersebut. Ia menegaskan tidak memiliki alasan untuk menyesali tindakan yang dilakukannya.
Ketiga aktivis datang ke pengadilan pada Jumat dengan tersenyum dan melambaikan tangan kepada para pendukung sebelum memasuki ruang sidang.
Peringatan Tiananmen Kini Dilarang
Hong Kong dan Makau sebelumnya merupakan dua wilayah di China yang masih mengizinkan digelarnya aksi peringatan publik untuk mengenang korban tragedi Tiananmen.
Pada 4 Juni 1989, pemerintah China mengerahkan pasukan dan tank untuk membubarkan demonstrasi di sekitar Lapangan Tiananmen, Beijing. Demonstrasi tersebut menuntut reformasi politik.
Namun, situasi berubah setelah Undang-Undang Keamanan Nasional diberlakukan di Hong Kong. Peringatan publik terhadap tragedi Tiananmen praktis dilarang.
Lee, Chow, dan Ho sebelumnya merupakan pimpinan Hong Kong Alliance, organisasi yang selama bertahun-tahun menjadi penyelenggara aksi menyalakan lilin untuk memperingati korban tragedi 4 Juni. Organisasi tersebut kemudian dibubarkan.
Selain menggelar aksi tahunan, Hong Kong Alliance juga mengelola museum yang mendokumentasikan tragedi Tiananmen serta menyelenggarakan berbagai kegiatan untuk mengenang para korban.
Salah satu kegiatan yang dilakukan setiap tahun adalah mencuci "Pillar of Shame", patung yang dibuat sebagai simbol penghormatan kepada para korban tragedi Tiananmen.
Patung tersebut dibongkar dan dipindahkan dari lokasi lamanya di Universitas Hong Kong pada akhir 2021. Sejumlah universitas lain di Hong Kong kemudian melakukan langkah serupa terhadap benda-benda terkait peringatan Tiananmen.
Aktivis Tuduh Pemerintah Ingin Menghapus Ingatan Tiananmen
Jaksa dalam perkara tersebut meminta sejumlah barang yang dianggap sebagai barang bukti disita, termasuk patung "Pillar of Shame" dan arsip dari museum yang pernah dikelola Hong Kong Alliance.
Hakim Alex Lee mengatakan pada Jumat bahwa nasib patung tersebut akan ditentukan setelah pengadilan menyelesaikan persoalan mengenai kepemilikannya.
Menjelang pembacaan hukuman, Chow mengatakan proses hukum terhadap mereka menunjukkan tujuan pemerintah yang sebenarnya.
"Tujuan sebenarnya pemerintah akhirnya terungkap. Penuntutan ini merupakan upaya untuk menghapus ingatan, terutama tentang 4 Juni, dengan menafsirkan secara berlebihan slogan-slogan tertentu," ujar Chow.
Kasus ketiga aktivis tersebut menambah tekanan terhadap kebebasan untuk memperingati tragedi Tiananmen di Hong Kong. Mereka sebelumnya menjadi bagian dari gerakan yang selama puluhan tahun mempertahankan tradisi peringatan publik terhadap korban peristiwa 4 Juni 1989.
Kini, di bawah penerapan undang-undang keamanan nasional, aktivitas semacam itu hampir tidak lagi dapat dilakukan secara terbuka di Hong Kong.
Sumber: Euronews