Kondisi itu menjadi salah satu alasan pemerintah mendorong pengembangan kawasan pangan Wanam di Distrik Ilwayab, Kabupaten Merauke, Papua Selatan.
Kawasan tersebut diproyeksikan menjadi salah satu sentra produksi pangan yang dapat memperkuat pasokan untuk Papua sekaligus mengurangi ketergantungan terhadap pengiriman pangan dari wilayah lain.
Menteri Koordinator Bidang Pangan, Zulkifli Hasan mengatakan, pengembangan Wanam diharapkan mampu memenuhi kebutuhan beras masyarakat Papua dari produksi di wilayah sendiri.
Baca Juga: Zulhas: Pecat! Untuk Petugas MBG yang Lalai
"Kalau ini bisa berjalan dengan baik maka nanti seluruh Papua berasnya cukup dari Wanam, dari Merauke," kata Zulhas saat peluncuran buku Pangan Indonesia: Dari Piring Sehat ke Manusia Unggul dalam rangkaian IdeaFest 2026 di Jakarta, Jumat (4/9/2026).
Menurut Zulhas, persoalan ketahanan pangan tidak cukup hanya dilihat dari kemampuan Indonesia memenuhi kebutuhan pangan secara nasional.
Kondisi geografis Indonesia yang terdiri atas ribuan pulau membuat ketersediaan dan harga pangan di setiap daerah dapat berbeda.
Dirinya mencontohkan perbedaan harga telur antara Jakarta dengan kawasan Indonesia timur.
"Kalau di Jakarta telur mungkin Rp25.000 sampai Rp28.000 per kilogram. Di Maluku dan Papua bisa sampai sekitar Rp60.000 per kilogram," ujar Zulhas.
Perbedaan harga tersebut, menurut dia, menunjukkan pentingnya membangun kemampuan produksi pangan di masing-masing wilayah.
"Nah oleh karena itu tadi berbasis wilayah itu harus swasembada," katanya.
Asisten Khusus Presiden Bidang Komunikasi dan Analisa Kebijakan Dirgayuza Setiawan mengatakan pemerintah melihat adanya persoalan pada ketahanan pangan di tingkat daerah meski secara nasional Indonesia telah mencapai swasembada sejumlah komoditas.
"Jadi kita secara nasional hari ini sudah swasembada delapan komoditas pangan. Tapi kalau kita lihat per daerah masih banyak sekali daerah yang belum swasembada pangan," kata Dirgayuza dalam forum yang sama.
Delapan komoditas yang disebut telah mencapai swasembada secara nasional terdiri atas beras, jagung, cabai besar, cabai rawit, gula konsumsi, daging ayam, telur ayam, dan bawang merah.
Presiden Prabowo Subianto sebelumnya juga menyampaikan capaian tersebut pada Agustus 2026.
Namun, kemampuan produksi nasional tidak serta-merta menjamin pasokan pangan tersedia dengan biaya yang sama di seluruh wilayah.
Daerah yang produksinya belum mencukupi masih harus mendatangkan pangan dari sentra produksi di wilayah lain.
Dirgayuza mencontohkan kebutuhan ayam di Nusa Tenggara Timur yang masih perlu dipasok dari Jawa Timur.
"Karena ketika terjadi bencana, contohnya jembatan putus, kita enggak bisa semudah itu mengirimkan logistik dari sentra-sentra produksi pangan kita ke daerah-daerah bencana," ujarnya.
Persoalan tersebut membuat kemampuan produksi di daerah dinilai penting, bukan hanya untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, tetapi juga sebagai bagian dari strategi menjaga pasokan ketika jalur distribusi mengalami gangguan.
Pemerintah kemudian mendorong Wanam sebagai salah satu kawasan yang diharapkan dapat memperkuat kapasitas produksi pangan di Papua.
Saat meninjau kawasan tersebut pada Juli 2026, Zulhas mengatakan Wanam memiliki sekitar 10.000 hektare lahan sawah. Dari luasan tersebut, sekitar 1.200 hektare telah ditanami padi.
Panen dari lahan yang telah ditanami tersebut diperkirakan berlangsung pada September atau Oktober 2026.
Baca Juga: Zulhas Ungkap Jurus Baru Bantu Nelayan Lepas dari Tengkulak
Pengembangan kawasan Wanam tidak hanya mencakup lahan pertanian. Pemerintah juga menyiapkan infrastruktur pendukung untuk menunjang aktivitas produksi dan distribusi hasil pangan.
Dalam peninjauan Juli lalu, Zulhas menyebut pembangunan jalan sepanjang 58 kilometer telah dikerjakan.
Pemerintah juga menyiapkan pembangunan pelabuhan dan bandar udara untuk mendukung konektivitas kawasan tersebut.
Dengan pembangunan sentra produksi dan infrastruktur pendukung, pemerintah berharap Wanam dapat menjadi salah satu basis produksi pangan untuk Papua.
Zulhas mengatakan fungsi Wanam tidak berhenti pada pemenuhan kebutuhan Papua apabila produksi kawasan tersebut nantinya mengalami surplus.
Produksi pangan dari Merauke juga berpotensi digunakan untuk membantu memenuhi kebutuhan wilayah lain di kawasan timur Indonesia, termasuk Maluku dan Nusa Tenggara Timur.
"Kalau nanti produksinya lebih, bisa untuk Maluku, bisa untuk NTT," kata Zulhas.
Skema tersebut menunjukkan bahwa pemerintah tidak hanya membidik peningkatan produksi, tetapi juga ingin membangun pola pasokan pangan yang lebih dekat dengan wilayah konsumen.
Selama ini, sebagian daerah di Indonesia timur masih menghadapi tantangan distribusi karena jarak geografis dengan sentra produksi pangan utama berada di wilayah Indonesia bagian barat.
Pembangunan sentra produksi di Papua Selatan diharapkan dapat memperpendek rantai pasok untuk kebutuhan kawasan timur sekaligus meningkatkan ketahanan pasokan ketika terjadi gangguan distribusi.
Percepatan pembangunan kawasan swasembada pangan, energi, dan air nasional telah diatur melalui Instruksi Presiden Nomor 14 Tahun 2025.
Kebijakan tersebut kemudian diperkuat melalui Instruksi Presiden Nomor 16 Tahun 2025 tentang Penguatan Percepatan Pembangunan Kawasan Swasembada Pangan, Energi, dan Air Nasional.