Jakarta, CNBC Indonesia - Sejumlah ekonom mengungkap efek bahaya dari kenaikan imbal hasil (yield) obligasi pemerintah global yang sudah terjadi dalam beberapa hari terakhir.
Mereka menganggap melonjaknya yield obligasi pemerintah di beberapa negara bisa saja menciptakan krisis ekonomi. Namun, jika risiko tersebut masih terbatas, maka potensi krisis ekonomi masih jauh.
Kepala Center of Macroeconomics and Finance Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) M. Rizal Taufikurahman mengatakan kenaikan yield obligasi dikategorikan sebagai kenaikan harga risiko.
"Saat yield US Treasury, JGB Jepang, dan obligasi pemerintah Eropa naik tajam, maka pasar sedang meminta kompensasi lebih tinggi atas risiko inflasi, fiskal, dan geopolitik. Implikasinya serius karena biaya modal global naik, valuasi aset turun, dan likuiditas menjadi lebih ketat," kata Rizal kepada CNBC Indonesia, dikutip Jumat (4/0/2026).
Rizal menegaskan kenaikan yield tidak secara langsung membuat dunia mengalami krisis ekonomi. Namun, kenaikan yield bisa memicu melebarnya defisit anggaran, membengkaknya utang, kebutuhan refinancing makin meninggi, dan turunnya kepercayaan investor.
"Risiko terbesar justru muncul ketika pasar mulai meragukan kapasitas fiskal suatu negara. Pada titik itu, kenaikan yield dapat berubah dari sekadar koreksi pasar menjadi krisis kepercayaan terhadap sovereign debt," ungkap Rizal.
Menurutnya, efek tidak langsung lainnya yakni beban utang pemerintah akan naik, terutama pada penerbitan utang baru dan utang jatuh tempo yang harus di-refinancing.
"Tekanan tidak langsung mengenai seluruh stok utang sekaligus, tetapi akan terakumulasi dari tahun ke tahun. Semakin lama yield tinggi bertahan, semakin besar porsi anggaran yang tersedot untuk bunga dan semakin sempit ruang fiskal untuk belanja produktif," jelasnya.
Sementara itu, Chief Economist Bank Central Asia (BCA) David Sumual mengatakan risiko yang timbul dari kenaikan yield obligasi tergantung dari postur utang publik negara masing-masing. Bagi negara dengan tingkat utang publik yang rendah, dampak negatif dari kenaikan yield akan mendorong turunnya minat ekspansi bisnis.
"Sedangkan bagi negara dengan tingkat utang publik yang tinggi, kenaikan yield dapat meningkatkan pembayaran bunga secara signifikan, sehingga mempersempit ruang fiskal secara signifikan," kata David.
Secara historis, kenaikan yield dapat menjadi salah satu faktor pemicu krisis. Meski begitu, krisis fiskal tak dapat dipicu oleh bunga yang tinggi saja, tetapi biasanya juga diikuti dengan faktor lain seperti krisis perbankan dan lain-lainnya.
David menjelaskan efek lain dari kenaikan yield yakni beban utang pemerintah diperkirakan terus meningkat ke depan, baik negara maju maupun negara berkembang yg kerap menerapkan defisit anggaran yang persisten.
"Kenaikan yield juga akan meningkatkan pembayaran bunga utang," ungkap David.
Masih Jauh dari Krisis 1998 dan 2008
Rizal mengatakan kenaikan yield obligasi tidak langsung membuat krisis ekonomi, bahkan tidak bisa disamakan oleh krisis yang terjadi pada 1998 dan 2008 silam. Hal ini karena sumber tekanannya berbeda.
"Situasi sekarang belum tepat disamakan dengan krisis 1998 atau 2008, karena sumber tekanannya berbeda. Tahun 1998 adalah krisis nilai tukar dan perbankan, sedangkan 2008 merupakan krisis sistem keuangan global," tutur Rizal.
Ia menjelaskan risiko sekarang lebih menyerupai tekanan fiskal dan pasar obligasi yang bersifat perlahan tetapi persisten.
"Justru bahaya utamanya adalah jika tekanan itu terjadi serentak di banyak negara besar dan memicu deleveraging global," ucap Rizal.
Begitu juga David, ia menganggap kenaikan yield tidak serta merta membuat dunia langsung dilanda krisis.
"Untuk posisi sekarang, potensi krisis dari kenaikan yield masih belum signifikan. Krisis 1998 terutama dipicu oleh penyaluran utang dan kredit yang tdk menganut prinsip manajemen risiko yg prudent," tegas David.
Dampak ke Indonesia
Rizal menjelaskan kenaikan yield global pada akhirnya akan masuk ke ekonomi riil, tak terkecuali di Indonesia. Apalagi, di tanah air yield SBN menjadi benchmark bagi biaya pendanaan korporasi dan perbankan.
"Jika yield terus naik, cost of borrowing meningkat, investasi tertahan, dan ruang penurunan suku bunga menjadi lebih terbatas. Apalagi harga minyak global masih tinggi, sehingga Indonesia menghadapi kombinasi imported inflation, tekanan rupiah, dan biaya modal yang lebih mahal," tuturnya.
Tantangan Indonesia bukan hanya menjaga agar SBN tetap menarik, tetapi memastikan biaya menarik modal asing tidak berubah menjadi beban fiskal yang semakin mahal.
"Dengan demikian, stabilitas rupiah, kualitas belanja, dan disiplin fiskal harus menjadi jangkar utama," ungkap Rizal.
Sementara itu, menurut David, yield SBN telah naik secara drastis pada awal tahun dikarenakan sentimen negatif asing. Penurunan persepsi risiko SBN dapat meningkatkan daya saing obligasi negara tanpa meningkatkan yield SBN.
"Kenaikan yield global tentu dapat mempersulit pembiayaan dunia usaha Indonesia," ujar David.
Ia pun memberikan saran kepada Pemerintah agar perlu meningkatkan basis pajak serta menjaga defisit di bawah 3% PDB dan menurunkan rasio bunga utang/pendapatan negara.
"Memberikan kepastian terkait arah kebijakan fiskal dan kebijakan ekonomi lainnya juga dapat memperkuat persepsi investor," tegas David.
(arj/arj)
[Gambas:Video CNBC]